SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
HB IX: Teladan Bagi Generasi Muda
May 23rd, 2012 by emilianus.sese

Di era globalisasi, sekat-sekat geografis, sosial, kultural, ekonomis dan politis antarnegara semakin kabur. Kekaburan ini memungkinkan interaksi berbagai nilai dan norma dalam intensitas yang tinggi. Hal ini bisa saja mengganggu semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa di kalangan generasi muda. Ketika semangat budaya bangsa tercerabut dan semangat nasionalisme tergusur oleh arus kapitalisme global, kaum muda akan kehilangan orientasi hidup. Karena itu, gaya hidup konsumtif yang ditawarkan oleh kapitalisme global mudah diterima oleh generasi muda. Dengan berkembangnya komunikasi massa di abad ke-20, meningkatnya kesejahateraan, dan menjamurnya perusahan modern membuat generasi muda semakin terlempar dalam budaya konsumtif yang ditawarkan oleh kapitalisme global (Chaney 1996).

Di Indonesia, gaya hidup konsumtif mulai tumbuh pada tahun 1990-an dan berkembang pesat pada awal tahun 2000-an berkat globalisasi ekonomi dan transformasi kapitalisme yang ditandai dengan menjamurnya berbagai pusat perbelanjaan. Semua ini mendukung tumbuhnya budaya gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda (Ibrahim 2003).  Budaya konsumtif di kalangan generasi muda ini membentuk gaya hidup yang tentunya membahayakan masa depan dirinya sendiri. Misalkan, dewasa ini, generasi muda lebih suka membeli handphone canggih dari pada membeli buku. Memakai baju modern ala barat lebih membanggakan dari pada memakai baju batik produk lokal. Waktu luang lebih banyak dihabiskan di Shooping Mall dan Supermarket dari pada di perpustakaan dan toko buku. Ekspansi kapitalisme global di Indonenesia dapat dimaknai sebagai neokolonialisme yang menindas bangsa Indonesia termasuk generasi mudanya.

Kenyataan seperti ini merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan kita saat ini. Lebih dari itu, kenyataan ini merupakan tantangan bagi pertumbuhan dan perkembangan semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa harus ‘diselamatkan’ dari ancaman neokolonialisme yang menyata dalam wajah kapitalisme global ini. Tokoh yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda untuk melawan neokolonialisme ini adalah  Hamengkubuwono (HB) IX.  Generasi muda masa kini bisa belajar dari semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa yang telah ditunjukkan oleh HB IX.

Tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Setelah introduksi, penulis ingin memaparkan tentang konsep budaya politik Jawa. Pemahaman terhadap latar belakang konsep politik Jawa amat fundamental untuk memudahkan pembaca untuk memahami reformasi politik yang dilakukan oleh HB IX yang akan dijelaskan dalam bagian ketiga. Bagia empat penulis akan menjelaskan perjuangan HB IX sebagai acuan dan teladan bagi generasi muda. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang berusaha untuk meringkas secara garis besar alur pemikiran yang telah dibangun oleh penulis.

Budaya Politik Jawa

Para ahli dan akademisi politik menggunakan terminologi budaya politik untuk memahami sistem dan proses politik di suatu masyarakat sosial tertentu. Terminologi ini pada umumnya digunakan untuk memahami unit politik dalam skala nasional sebagai ekspresi dari karakter nasional yang tercermin dalam strutur politik dan tata kelola pemerintahan. Almond dan Verba (1963: 13) mendefinisikan budaya politik sebagai ‘particular distribution of patterns of orientation toward political objects among the members of the nation’.[1] Obyek politik itu dapat berupa parlemen, partai politik, kehakiman, konstitusi dan sejarah bangsa (Axford et.al 2002). Pola-pola ini bisa ditentukan oleh tradisi,  motif dan simbol yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, budaya politik selalu berhubungan dengan kesadaran politik, mentalitas, tingkah laku dan mindset yang khusus bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, pola-pola orientasi dapat ditemukan dalam ciri personalitas individu seperti kepercayaan, sikap, dan tindakan politis tertentu (Schlosser and Rytlewski 1993).

Di Indonesia, etnis Jawa adalah yang terbesar dengan populasi sekitar 40 persen dari total penduduk Indonesia. Mereka memiliki budaya politik sendiri yang juga sangat mempengaruhi perkebangan politik nasional.  Vicker (2005) dan Emmerson (1976)  berpendapat bahwa kebudayaan Jawa sesungguhnya mendominasi kebudayaan lain di Indonesia.[2] Oleh karena itu, untuk memahami budaya politik Jawa khususnya dan politik Indonesia umumnya, kita perlu memahami konsep kekuasaan Jawa, yang tentunya sangat berbeda dengan konsep kekuasaan di tempat lain, seperti di Barat (Anderson 1990). Untuk masyarakat Barat, kekuasaan bersifat abstrak karena ia adalah kata yang umum untuk menggambarkan hubungan antarmanusia. Tetapi, bagi orang Jawa, kekuasaan bersifat konkret. Orang Jawa tidak membuat distingsi yang jelas dan tegas antara hal-hal organik dan nonorganik karena, bagi mereka, segala sesuatu berasal dari sumber yang sama yang menampakkan diri dalam setiap aspek dari alam dunia seperti batu, pohon dan awan. Inferensinya adalah bahwa, bagi orang Jawa, “the power is that intangible, mysterious, and divine energy which animates the universe (Anderson 1990: 22).”[3]

Selain itu, di Barat, sumber kekuasaan bersifat heterogen. Hal ini berbeda dengan perspektif orang Jawa yang menilai bahwa kekuasaan bersifat homogen karena ia berasal dari satu sumber yang sama. Oleh karena itu, bagi orang Jawa, “the quantum of power in the universe is constant”. Pemahaman seperti ini tentunya berbeda dengan konsep Barat yang menilai bahwa akumulasi kekuasaan itu bersifat tak terbatas. Menurut pemikiran tradisional orang Jawa, jika ada konsentrasi kekuasaan di satu tempat, atau di satu orang, maka dibutuhkan penyusutan (diminution) yang proporsional ke tempat lain. Lebih jauh, karena semua kekuaasaan berasal dari sumber yang sama, legitimasi kekuasaan itu tidak dipertanyakan (unquestionable). Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki kekuasaan selalu sah memimpin dalam masyarakat. Tetapi, bagi masyarakat Barat, legitimasi kekuasaan bisa dipertanyakan karena kekuasaan itu berasal dari sumber yang heterogen.

Bagi masyarakat Jawa, tanda bahwa seorang pemimpin memiliki kekuatan dan kekuasaan ditunjukkan melalui kemampuannya untuk merealisasikan kekuasaannya bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakatnya. Tanda-tanda sosial dari konsentrasi kekuatan dan kekuasaan adalah kesuburan, kemakmuran, dan kemuliaan. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada diri seorang pemimpin bisa ditunjukkan melalui tidak adanya gempa bumi, banjir, pencurian, pembunuhan, dan ketamakan dalam masyarakat.  Oleh karena itu, seorang pemimpin yang pada masa kepemimpinannya terjadi ketidakseimbangan sosial dan bencana alam akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, seorang pemimpin bisa kehilangan otoritas kepemimpinan karena tindakan pamrih yang dilakukannya. Tindakan pamrih adalah penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang sesuai dengan keinginan pribadi demi kepentingan diri sendiri (Anderson 1990: 33-35).

Selain itu, konsep kekuasaan orang Jawa selalu mengandaikan sebuah pusat. Oleh karena itu, seorang pemimpin selalu dilihat sebagai pusat kekuasaan dan pusat alam semesta. Seorang pemimpin diyakini sebagai pusat kekuasaan karena ia telah menerima wahyu (divine radiance) dari Sumber Kekuasaan.[4] Ada tiga jenis wahyu bagi seorang pemimpin (ratu binathara). Pertama, wahyu nubuwah. Wahyu ini memampukan seorang pemimpin sebagai wakil Tuhan di bumi. Kedua, wahyu hukumah. Wahyu ini menjadikan seorang pemimpin sebagai sumber hukum dan otoritas yang berasal dari Tuhan. Ketiga, wahyu wilayah. Wahyu ini menjadikan seorang pemimpin sebagai pelindung dan penerang bagi masyarakatnya. Dengan tiga wahyu ini, seorang pemimpin dipercaya dan dihormati sebagai pribadi yang unggul yang harus memimpin masyarakatnya secara bijaksana demi tercapainya kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran (Baksoro dan Sunaryo 2010: 116-117).

Masyarakat Jawa juga percaya bahwa keturunan bangsawan sebagai pusat kekuasaan. Oleh karena itu, dalam sejarah, beberapa pemimpin nasional Indonesia mengklaim diri sebagai keturunan bangsawan dari raja-raja yang berkuasa di masa lampau untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Misalnya, Sukarno mengklaim dirinya sebagai keturunan dari raja Singaraja, Bali Utara, raja Jayabaya dari Kediri dan Sunan Kalijaga. Suharto juga pernah dirumor sebagai putra dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Akan tetapi, orang Jawa juga percaya bahwa konsentrasi kekuasaan akan lenyap karena jarak historis yang terlalu jauh dan perkawinan campur dengan keturunan non-bangsawan. Namun, “kekuasaan dapat diperbaruhi dan diintegrasi kembali oleh seseorang melalui usaha-usaha personal dari keturunan tertentu (Anderson 1990: 41).”

Sebagai pusat alam semesta, dalam dunia politik orang Jawa ada dua kata buwana (alam semesta) dan alam (dunia) yang menjelaskan seorang pemimpin sebagai pusat dari alam semesta, mediator antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, dua kata ini dapat dilihat dalam tiga gelar dari empat raja yang pernah berkuasa di Jawa seperti, Paku Buwana (Paku Alam Semesta), Hemengku Buwana (Pelindung Alam Semesta) dan Paku Alam (Paku Dunia) (Anderson 1990: 45).

Konsep politik orang Jawa tentang pusat memiliki implikasi terhadap konsepsi kedaulatan, integritas teritori, dan hubungan internasional. Bagi orang Jawa, negara didefinisikan bukan oleh batasnya melainkan pusatnya. Ini berarti bahwa, bagi orang Jawa, kontrol terhadap penduduk lebih penting dari pada kontrol terhadap teritori. Oleh karena itu, kosentrasi penduduk yang berlimpah di sekitar seorang pemimpin menjadi tanda bahwa dia sesungguhnya adalah pusat kekuasaan dan pusat alam semesta. Dengan demikian, “jika seorang raja mengklaim kontrol terhadap suatu teritori tertentu, sebenarnya apa yang ia klaim adalah kontrol terhadap tenaga kerja dan sebagian dari produk yang dihasilkan oleh para pekerja itu (Peluso 1994: 34). Selain itu, penekanan pada konsep keterpusatan mempengaruhi pola hubungan internasional. Konsep tentang Mandala yang berasal dari teori politik dari India dapat menjelaskan ide tentang keterpusatan dalam sistem politik orang Jawa. “Mandala bisa digambarkan sebagai sebuah relasi geopolitik yang kompleks, yang berkaitan dengan batas-batas dan berhubungan dengan negara-negara asing (Anderson 1990: 43).”

Bagi masyarakat Jawa, kerajaan dibagi dalam empat lingkaran. Lingkaran pertama adalah kraton, yang menjadi pusat kerajaan, tempat dimana raja dan keluarganya tinggal. Kraton menjadi pusat bagi urusan politik dan kepemerintahaan. Lingkaran kedua adalah nagara, yang menjadi tempat tinggal para patih, pangeran dan aristokrat. Mereka mengambil tugas pemerintahan di luar kraton. Lingkaran ketiga adalah nagara agung yang akan dibagi ke dalam beberapa lunguh yang dikepalai oleh seorang pangeran atau priyayi. Pangeran dan priyayi diberi tanggung jawab untuk memungut pajak dari masyarakat untuk kepentingan kesultanan. Lingkaran terakhir adalah hancanagara yang adalah daerah terjauh dari pusat kerajaan, kraton. Hancanagara dipimpin oleh seorang bupati yang akan bertanggung jawab kepada patih. Pembagian seperti ini, dalam konsep kekuasaan Jawa, menunjukkan bahwa semakin jauh dari pusat kerajaan, kekuasaan pemimpinnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat dengan pusat, kekuasaannya semakin besar (Yuniyanto 2010: 24).

Struktur tradisional kepemerintahan kerajaan di Jawa disusun secara hirarkis dan berfungsi seperti sebuah negara patrimonial. Sistem ini sangat cocok dengan model birokrasi Max Weber yang menujukkan pola hubungan patron-klien. Para pemimpin yang duduk di posisi puncak birokrasi akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada yang berada di bawahnya. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik. Tidak ada kontrak sosial dan politik antara yang memerintah dan yang diperintah, pemimpin dan bawahannya, untuk menjamin hak dan kewajiban yang saling menguntungkan (Anderson 1990: 46-58). Keputusan publik dibuat oleh pemimpin dan orang-orang di sekitar pusat kerajaan (Moertono 2006: 6). Karena hal ini, seorang Ben Anderson, dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa “raja-raja Jawa pada masa lampau tidak mendengar pendapat rakyatnya yang pada umumnya buta huruf, tinggal di kampung-kampung terpencil, dan meninggal dunia tidak lama setelah mereka mancapai umur 30 tahun. Para raja tidak pernah secara sadar memikirkan kepentingan publik. Para raja memiliki kekuasaan absolut dan cendrung untuk menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, dan bahkan anak Tuhan. Raja-raja di Jawa tidak pernah berpikir bahwa orang lain sama dan sederajat dengan dirinya (Inside Indonesia 1997).”

Dalam konsep kekuasaan Jawa, dipercaya bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik, militer dan agama karena ia memiliki kekuatan supernatural dari Yang Ilahi. Orang Jawa memahami dunia terbagi ke dalam mikrokosmos dan makrokosmos. Seorang raja dipercaya sebagai sosok yang mampu menjembatani makrokosmos dan mikrokosmos (Moertono 2009: 14-15). Konsep dan pemahaman yang seperti ini menjadikan raja-raja di Jawa bersifat absolutis. Namun, konsep yang melihat raja sebagai reinkranasi dari Tuhan diganti menjadi kalifatulah, wakil Tuhan di bumi, ketika Islam menjadi agama kerajaan di Jawa karena ajaran Islam tidak membenarkan penyamaan manusia dengan  Tuhan. Namun, pengaruh Islam ini tidak mengurangi absolutisme seorang raja karena sebagai kalifatulah, dia tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan karena kata-kata dan perintahnya adalah dari Tuhan (Yuniyanto 2010: 17-18).

Absoultisme raja meniadakan kritik dalam kerajaan. Raja biasanya menghimpun semua intlektual dan kyai ke pusat kekuasaan atau kerajaan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa bersikap kritis terhadap absolutisme raja karena mereka telah terkooptasi oleh kekuasaan di pusat kerajaan. Jika seorang ingin mengeritik seorang raja, maka kritik yang disampaikan harus bersifat halus dan simbolik (sasmita). Kritik kepada raja bia disampaikan melalui sepotong senyum (esem) dan raja akan menangkap maksud dari kritik itu dengan segera. Kritik kepada raja tentunya berbeda dengan kritik kepada seorang hamba yang biasanya bersifat langsung dan kasar. Alasannya adalah bahwa seorang raja, karena keluasan dan kedalaman pengetahuaan dan kebijaksanaanya, mampu menangkap maksud dari kritik yang halus dan bersifat simbolik itu. Hal ini tentunya berbeda dengan para hamba yang bodoh dan tidak bijaksana (Baskoro dan Sunaryo 2010: 178). Namun, dalam kerajaan tradisional Jawa, ada kritik yang keras dan tegas kepada keabsolutisan seorang raja. Biasanya kritik seperti ini disampaikan oleh seorang yang belum pernah dipengaruhi oleh kekuasaan dari pusat kerajaan. Pengeritik seperti ini biasanya mengisolasikan dirinya di kaki gunung dan akan tampil ke publik bila terjadi kekacauan di kerajaan. Mereka akan mengeritik kebobrokan raja secara langsung dan tajam. Namun, biasanya, mereka mendapat siksaan dan hukuman mati dari pihak kerajaan.

Jika seorang raja berlaku kasar terhadap rakyatnya, termasuk pengeritiknya, maka hal itu akan dilihat sebagai kelemahannya karena ia telah didominasi oleh nafsu personalnya. Oleh karana itu, meskipun seorang raja memiliki kekuasaan yang absolut, dia dianjurkan untuk bertindak “halus”. Ada tiga macam kehalusan dalam konsep kekuasaan Jawa. Pertama, kehalusan spiritual yang berarti pengawasan diri. Kedua, kehalusan penampakan yang berarti kecantikan, ketampanan dan elegan. Ketiga, kehalusan tingkah laku yang berarti kesopanan dan sensitivitas. Lawan dari “halus” adalah “kasar” yang berarti tidak ada pengawasan diri, ketidakteraturan, ketidakseimbangan, disharmonis, keburukan dan ketidakmurnian. Ada korelasi yang jelas dan tegas antara kehalusan dan orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang berkuasa harus memiliki kehalusan sebagaimana yang sering ditunjukkan dalam mitologi perwayangan. Jika tidak demikian maka kekuasaannya dipertanyakan dan disangsikan secara sosial oleh masyarakat. Bagi orang Jawa, kehalusan itu sendiri adalah tanda dari kekuasaan bila kehalusan itu diperoleh melalui usaha mengkonsentrasikan energi guna mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan. Dalam budaya politik Jawa, “perintah halus” lebih berdaya dari pada “perintah kasar” karena perintah halus biasanya diberikan oleh seorang yang halus, yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan lebih dekat dengan sumber Kekuasaan itu sendiri. Kehalusan adalah tanda bahwa seseorang sungguh memiliki kekuasaan. Kehalusan adalah ekspresi terdalam dari kekuasaan seseorang pemimpin (Anderson 1990: 44-54).

Inferensinya adalah bahwa budaya politik Jawa itu unik dan berbeda dari pemahaman Barat. Budaya politik Jawa sangat menekankan pentingnya keterpusatan. Pusat memiliki nilai penting dalam budaya politik orang Jawa. Seorang raja menjadi pusat kekuasaan dan pusat alam semesta yang berkedudukan sebagai Raja-Tuhan. Hal ini telah menjerumuskan para raja Jawa kepada absulutisme. Kritik dilihat sebagai ancaman dan harus dilawan dengan kekerasan. Namun, bagi orang Jawa, seorang raja, tidak boleh tunduk pada keinginan dan nafsu personalnya yang disebut sebagai pamrih.  Jika seorang raja melakukan pamrih, maka hal itu adalah tanda bahwa kekuasaanya sudah berkurang atau berpindah ke tempat atau orang yang lain. Kehalusan adalah tanda dari kekuasaan itu sendiri. Seorang raja yang sungguh berlaku halus dalam memerintah adalah tanda bahwa kekuasaan ilahi sungguh tinggal di dalam dirinya.

HB IX: Nasionalisme dan Demokrasi

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, HB IX, bersama dengan Paku Alam VIII, mengirim telegram ke Jakarta mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai respons terhadap dukungan ini, pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Maklumat Kedudukan yang mengakui kedudukan kesultanan Yogyakarta dan kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari RI. Menindaklanjuti Maklumat Kedudukan ini, pada tanggal 5 September 1945, kedua kerajaan ini memproklamirkan bahwa wilayah kekuasaannya adalah bagian dari RI (Bhakti 2010).

Ketika menjadi bagian dari Indonesia, HB IX menunjukkan totalitas pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan oleh HB IX dengan kontribusinya yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI, yakni mengorgnisir serangan umum bersama Suharto pada tanggal 1 Maret 1949, memberikan sebagian dari gedung kraton Yogyakarta untuk Universitas Gadjah Mada demi mendukung gerakan kemerdekan RI, menerima  para republiken yang terusir dari Jakarta karena tekanan Belanda, bersedia menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara pada 4 Januari 1946 selama tiga tahun. Tak bisa dibayangkan nasib bangsa Indonesia di masa perang kemerdekaan tanpa kontribusi HB IX. Oleh karena itu, di bawah HB IX, Sukarno mengakui bahwa “Yogyakarta menjadi terkenal karena perjuangannya (Pour 2012).”

Indonesia memeluk beberapa jenis demokrasi yang berbeda yakni demokrasi parlementer (1950-1957), demokrasi terpimpin (1957-1966), dan demokrasi pancasila sebagai ideologi negara untuk melawan feodalisme dan otoritarianisme (Sundhaussen 1989). Dalam UUD 1945, pasal 1, secara tegas menandaskan bahwa demokrasi adalah ideologi negara untuk menciptakan keadilan, kedamaian dan kemakmuran (Lay, et.al 2008). Pengimplementasian demokrasi di Indonesia pada awalnya dihalangi oleh kekerasan dan pemberontakan di berbagai daerah dengan tujuan untuk mempertahankan sistem feodal otokratif yang sudah lama berkembang di masyarakat (Yuniyanto 2010: 1). Sebagai negara sedang berkembang dan baru terlepas dari kungkungan kolonialisme, pada mulanya, demokrasi bisa dianggap sebagai bagian dari neokolonialisme barat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan setempat (Kristiansen, et.al 2008). Namun, awal implementasi demokrasi di DIY pada masa HB IX tidak menemukan banyak hambatan dan tantangan sebagaimana terjadi di daerah lain di Indonesia. HB IX adalah tokoh karismatis dari kraton Yogyakarta yang sangat berjasa mengakhiri otokrasi di DIY.

Mayoritas masyarakat DIY masih meyakini bahwa para Sultan dari dinasti kerajaan Mataram menjadi mediator antara masyarakat, alam dan Tuhan. Masyarakat di Legi-Wonosari, Gunung Kidul-DIY, masih percaya bahwa Sultan adalah kalifatulah, wakil Tuhan di bumi. Selain itu, kraton dipercaya sebagai miniatur dari alam semesta dengan sultan sebagai pusat dari keseimbangan alam dan sosial (Moretono 2009). Masyarakat DIY juga percaya bahwa sultan memiliki wahyu dan kebijaksanaan demi kebaikan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Sultan memiliki monopoli kekuasaan (Kurniadi 2009). Salah satu kepercayaan masyarakat lokal sejak masa Panembahan Senopati (1584-1601), raja Mataram pertama, sampai sultan yang sekarang, HB X, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan Jawa dan pelindung Kerajaan Mataram, diyaknini sebagai istri dari para sultan yang sedang bertahta. Salah seorang petani yang berumur sekitar 90 tahun di Legi-Wonosari, Gunung Kidul-DIY, mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul menyukai sultan, dan bahkan Sukarno, presiden pertama Indonesia, juga  disukai olehnya. Pangeran Puger di kraton Surakarta, adik dari PB XIII, dan Romo Tirun di kraton Yogyakarta membenarkan hal ini. Masih banyak masyarakat DIY mempercayai bahwa orang-orang yang sedang berkuasa sebagai pribadi yang dekat dengan penjaga spiritual seperti Nyi Roro Kidul. Kepercayaan lokal seperti ini membentuk budaya politik DIY yang unik.

Keunikan budaya politik DIY memiliki dampak positif bagi perkembangan demokrasi. Awal pengenalan demokrasi di DIY, masyarakat sangat antusias menerimanya. Ketika sultan HB IX secara positif menerima dan memperkenalkan ide-ide demokrasi, masyarakatnya juga dengan mudah mengikuti teladan rajanya. Bagi masyarakat DIY, raja memimpin berdasarkan wahyu ilahi dari Tuhan. Menurut Romo Tirun di kraton Yogyakarta, ketika ajaran Muslim diinstitusionalisasikan kedalam kerajaan Mataram, maka sejak saat itu raja dianggap sebagai kalifatulah. Sebagai kalifatulah, masyarakat DIY percaya bahwa raja selalu memimpin rakyatnya berdasarkan pada kehendak Tuhan. Kepercayaan ini sungguh mempengaruhi awal pengimplementasian demokrasi di DIY. Semua golongan masyarakat di DIY menerima demokrasi yang dipelopori oleh HB IX. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) pada awal bulan september 1945, yang kemudian diubah menjadi DPRD Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 1946, adalah manifestasi dari awal implementasi demokrasi representatif di DIY (Yuniyanto 2010: 2). Sebagaimana diketahui bahwa DIY menjadi daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif pada tanggal 16 Juli sampai tanggal 9 November 1951 sebagai percobaan UU No. 7, 1950 – empat tahun sebelum pemilihan umum tingkat nasional pada tahun 1955 (Kurniadi 2009).

Pemilihan umum ini menghasilkan 40 kursi di DPRD, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) mendapat 18 kursi, PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia) mendapat 7 kursi, PKABT (Panitia Kesatuan Aksi Buruh Tani) mendapat 5 kursi, PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapat 4 kursi, dan PIR (Persatuan Indonesia Raya), Partai Katolik dan SSPP (Serekat Pekerja Pamong Praja) masing-masing mendapat 2 kursi. Selain itu, dari 209 calon untuk DPRD, ada 84 orang berasal dari keluarga aristokrat (Yuniyanto 2010). Tetapi, dari 84 orang itu, hanya 7 orang (17.5%) yang terpilih menjadi anggota DPRD. Ini berarti 33 orang (82.5%) berasal dari golongan masyarakat biasa.  Selain itu, ada satu orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD, yakni Siti Jaenab Damiri, dari partai Masyumi. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan umum pertama di DIY sangat berhasil dan demokratis (Yuniyanto 2010).

Sejak hadirnya lembaga legislatif, DIY dapat dikategorikan sebagai propinsi yang menganut sistem electoral autocracy sebagaimana dijelaskan oleh Boix dan Svolik (2007). Electoral autocracy adalah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin eksekutif yang ditetapkan dan anggota legislatif yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.  Inilah momentum yang diprakarsai oleh HB IX untuk perubahan dari feodalisme otokratis ke demokrasi di DIY. Sebagai daerah istimewa, DIY memperoleh hak khusus, yakni gubernurnya adalah sultan dari kraton Yogyakarta dan wakil gubernurnya adalah sultan dari kadipaten Pakualaman yang diangkat secara langsung oleh presiden RI. Sebagai gubernur yang ditetapkan, sultan memiliki peran sebagai kepala kerajaan dan pemimpin tertinggi pemerintahaan di DIY yang memiliki otoritas politik, militer, sosial-budaya dan agama. Berdasarkan budaya politik DIY, sebagaimana diungkapkan oleh Romo Tirun, seorang Sultan memiliki otoritas yang tinggi sebagaimana terungkap dalam gelar kebangsawanannya: Ngarsadalem Sampeyandalem Hingkeng Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Hing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Patagama Kalifatulah Hingkang Jumeneng Kaping IX. Karena diangkat secara langsung oleh presiden RI, gubernur DIY bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Hal ini tentu berbeda dengan gubernur lainnya di Indonesia yang harus bertanggung jawab kepada DPRD.

Sebagai propinsi yang bersistem electoral autocracy, HB IX memimpin bersama dengan lembaga legislatif hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, kepemimpinan yang sewenang-wenang bisa diminimalisir karena lembaga legislatif bisa memainkan fungsi kontrol dan peran kritisnya. Perlu diketahui bahwa sudah sejak  hadirnya lembaga legislatif dalam sistem kepemerintahaan di DIY, perannya dihargai. HB IX sejak awal sudah sadar betul peran lembaga legislatif dan sangat mengharagainya. Oleh karena itu, pada sidang DPRD, tanggal 20 Februari 1952, HB IX menolak keputusan untuk menempatkan posisinya lebih tinggi dari lembaga legislatif daerah. Menurut  HB IX, lembaga eksekutif dan legislatif harus seimbang dan sederajat agar lembaga legislatif bisa menjalankan fungsi kontrolnya kepada lembaga eksekutif. Sejak awal, peran DPRD sangat signifikan. Dari tahun 1952-1956, dari 86 peraturan yang dibuat, 27 peraturan dihasilkan oleh DPRD (31.3%) dan sisanya dibuat oleh PDP. Pada tanggal 23 April 1953, DPRD membuat investigasi terhadap penyimpangan penggunaan dana cadangan dan mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh wakil gubernur, Paku Alam VIII, mengenai dana cadangan (Yuniyanto, 2010). Sejak HB I sampai HB IV, barang siapa yang bertindak menentang kraton akan diadili di ponco niti,[5] salah satu bangunan di kraton tempat diselenggarakannya pengadilan kraton. Hukuman yang diberikan berdasarkan pada hukum Islam. Akan tetapi, hukum Islam dilihat terlalu kejam dan tidak manusiawi oleh Belanda. Oleh karena, pada masa kepemimpinan HB IV, hukum gantung dan penggal dihapus dan diberlakukan hukuman kurungan. Inferensinya adalah bahwa pengimplementasian ide-ide demokrasi oleh HB IX lebih menegaskan penghapusan kepemimpinan otokrasi di DIY.

Berdasarkan udang-undang No. 15 dan 16 1947 dan UU No. 1, 1951, HB IX memperkenalkan konsep desentralisasi di DIY. Setiap kabupaten diberikan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya seperti memilih bupati dan merencakan APBD. Dengan konsep desentralisasi, HB IX membangun institusi demokrasi dari ibu kota propinsi hingga ke desa. Selain itu, HB IX menghapus lembaga kepatihan (Baskoro dan Sunaryo 2010: 27). Dengan hilangnya lembaga kepatihan, HB IX membuka akses yang lebih luas kepada rakyat biasa untuk berpartisipasi dalam pembuatan  proses pembuatan keputusan. Akibatnya adalah bahwa HB IX menjadi lebih leluasa bertemu dengan rakyatnya tanpa harus berpatok pada aturan tradisional kraton yang rigid yang menempatkan sultan lebih tinggi dari siapa pun di seluruh wilayah kerajaan. Konsep desentralisasi adalah salah satu cara untuk mencegah proses sentralisasi kekuasaan yang pernah terjadi pada sistem pemerintahan feodal di kebanyakan daerah di Indonesia sebelum kemerdekaan, termasuk DIY.

Dampak lebih jauh dari pengimplementasian demokrasi di awal kemerdekaan indonesia di DIY adalah terjadinya perubahan sosial yang ditandai oleh hadirnya kelas sosial baru yang berdasarkan pada pencapaian intelektual dan akademis. Barang siapa yang memiliki pendidikan tinggi dikategorikan sebagai priyayi baru. Oleh karena itu, para priyayi baru adalah para dokter, guru, wartawan, advokat, hakim, pengusaha dan para pegawai pemerintahan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintah yang digunakan dalam pelbagai pertemuan dan sidang pemerintah menguatkan ide demokrasi yang sudah dan sedang bergulir di DIY. Tentunya bahasa Indonesia memiliki perbedaan secara fundamental dengan bahasa Jawa yang terdiri atas tiga level berbeda yakni krama hinggil, krama madya dan ngoko yang penggunaannya ditentukan dan dipengaruhi oleh posisi kelas sosial.[6]

Dengan menggunakan bahasa Indonesia, HB IX dan priyayi yang lain bisa berkomunikasi dengan rakyatnya tanpa ada penekanan pada perbedaan status dan kelas sosial yang diskriminatif (Yuniyanto 2010: 26).  Di Yogyakarta, HB IX tidak menolak ketika pemerintah RI menunjukkan bupati yang bukan berasal dari etnik Jawa ketika Ibu Kota Negara Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 selama tiga tahun. Kolonel M. Hasbi, seorang perwira berdarah Aceh, pernah menjadi bupati Boyolali dua periode. Sementara itu, pada tahun 1980-an, dua rektor universitas ternama di DIY, UGM dan Institut Agama Islam Negeri, lagi-lagi memilih rektor orang Aceh yakni Prof. Dr. T. Yacob dan Prof. Muin Umar (Hidayat dan Widjanarko 2008). Singkatnya, HB IX adalah tokoh sentral bagi pengenalan ide demokrasi di DIY. Semangat demokrasi yang ditaman oleh HB IX berjalan dengan baik dari masanya hingga saat ini. Menurut Prof. Djoko Suryo, hingga saat ini banyak pejabat politis dan pemimpin tinggi pelbagai institusi pemerintahan di DIY yang bukan keturunan etnik Jawa.

Jadi, dengan menerapkan electoral autocracy, DIY merupakan propinsi yang memiliki demokrasi yang unik. Hasil dari demokrasi unik buah karya dari HB IX ini sudah dirasakan oleh seluruh masyrakat di DIY hingga saat ini. Keunikan demokrasi DIY adalah hasil kombinasi sempurna antara budaya politik Jawa dan nilai-nila demokrasi modern. HB IX dengan sangat jeli dan kritis menerima nilai-nilai demokrasi modern dan disinergikan dengan budaya lokal DIY. Karena itu masyarakat DIY tetap mempertahankan sistem kepemerintahan saat ini walaupun pemerintah pusat ingin mengubahnya. Mayoritas masyarakat DIY menilai bahwa kepemerintahan di bawah HB IX hingga HB X demokratis walaupun tanpa pemilihan umum bagi posisi gubernur dan wakil gubernurnya. Menurut poling yang dibuat oleh Kompas (1-3/4 2010), 73 persen masyarakat DIY menilai sistem pemerintahan di DIY sudah demokratis.

Generasi Muda: Belajar dari HB IX

HB IX merupakan tokoh nasionalis yang berpikiran progresif. Walaupun berasal dari lingkaran feodal kesultanan Yogyakarta, HB IX berani mereformasi budaya politik Jawa yang sangat feodal dengan membawa nilai-nilai demokrasi modern. HB IX lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya dari pada kepentingan kepentingan personalnya. Oleh karena itu, semboyannya “Takhta Untuk Rakyat” sungguh dipraktekkan oleh HB IX dalam tindakan sosial dan politisnya (Atmakusumah 1982).

Bagi HB IX, memperkenalkan nilai demokrasi modern tidak berarti meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan lokal. Sebab, dalam tradisi dan kebudayaan ada nilai yang bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomis, dan politis. Oleh karena itu, HB IX adalah tokoh yang dengan kritis menerima nilai-nilai demokrasi modern untuk kesejahteraan rakyatnya. Nilai-nilai demokrasi modern yang lahir di Eropa diterima oleh HB IX dan disinergikan dengan budaya politik Jawa demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan ini HB IX mau menujukkan bahwa memperjuangkan semangat nasionalisme dan cinta budaya lokal bukan berarti mengkesklusikan diri dengan membangun tembok fanatisme terhadap bangsa dan budaya lain melainkan membuka diri secara rasional-kritis. Pilihan politis HB IX yang mendedikasikan takhta kepemimpinannya untuk rakyat, semangat nasionalisme, dan cinta terhadap budaya lokal adalah teladan yang harus dipetik oleh generasi muda saat ini.  Perjuangan HB IX harus menjadi semangat perjuangan generasi muda untuk memaknai globalisasi dan budaya kapitalisme secara rasional dan kritis demi kemajuan bangsa dan negara.

Penutup

Pudarnya otokrasi dan berkembangnya demokrasi di DIY adalah buah dari inisiatif dan kerja keras HB IX. Dialah tokoh sentral yang memperkenalkan dan memajukan demokratisasi di DIY khusunya dan Indonesia umumnya. Selain itu, apa yang dipionir oleh kraton Yogyakarta didukung oleh masyarakat DIY  yang sangat terbuka terhadap ide-ide demokrasi. Ide-ide demokrasi yang tumbuh di DIY akhirnya bersenyawa dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai historis DIY. Oleh karena itu, mengukur demokrasi di DIY tidak bisa menggunakan tolok ukur demokrasi modern ala barat. Inilah ciri khas demokrasi di DIY. Buah dari demokrasi yang unik ini yang ditanam oleh HB IX telah dirasakan oleh masyarakat DIY hingga saat ini .

HB IX adalah tokoh kharismatis yang berani mereformasi budaya politik Jawa dengan mengintroduksi nilai-nilai demokrasi modern secara rasional-kritis sembari tetap mempertahankan budaya lokal yang positif sifatnya. Tujuan dari reformasi ini adalah tegaknya demokrasi. Teladan dan semangat nasionalis, cinta demokrasi, menghargai budaya, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecila adalah contoh yang mesti dihidupi oleh generasi muda dewasa ini. Dengan semangat dan teladan yang ditunjukan oleh HB IX, generasi muda bisa mengambil sikap terhadap pengaruh neokolonialisme yang menampakkan wajahnya dalam kapitalisme global yang dapat menjerumuskanya ke dalam budaya kosumtif yang merusak masa depannya sendiri. Rusaknya masa depan generasi muda adalah mimpi buruk bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, agar kenyataan buruk itu tidak sampai terjadi, generasi muda mesti berkiblat kepada sikap dan telandan HB IX.

Referensi:

Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney. 1989. The Civic Culture –Political Attitudes and Democracy in Five Nations. England: SAGE Publication.

Anderson, Benedict. 1991. Language and Power – Exploring Political Culture in Indonesia. New York: Cornell University Press.

Atmakusuma (Edit.). 2011.Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: Kompas Gramedia.

Baksoro, Haryadi dan Sunaryo, Sudomo. 2010. Catatan Perjalanan Yogya –Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bhakti, Ikrar Nusa. 2010. Kontroversi Demokrasi versus Monarki, diakses pada tanggal 2November  2011 dari http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/367174/38/

Boix, Carles and Svolik, Milan. 2007. “Non-tyrannical Autocracy”. Working Paper. Tulisan ini bisa diakses di http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/cpworkshop/papers/Boix.pdf.

Chaney, David. 1996. Lifestyle. Canada: Routledge.

Dwianto, Djoko. 2009. Keraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme & Teladan Perjuangan. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Emmerson, Donald K. 1976. Indonesia’s Elite –Political Culture and Cultural Politcs. United Kingdom: Cornell University Press.

Hidayatm, Kommarudin dan Widjanarko Putut (edit.). 2008. Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa. Jakarta: MIZAN.

Inside Indonesia. 2007. “A Javanese King Talks of His End”, wawancara yang dilakukan oleh Ben Abel terhadap Ben Anderson pada September 29.

Kurniadi, Bayu Dardias. 2009. Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution Into A Democratic Republic, Makalah yang dipresentasikan pada Indonesia Council Open Conference Indonesia Studies, University of Sydney 16 July.

Lay, Cornelis, et.all. 2008. Keistimewaan Yogyakarta –Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Jurnal PLOD UGM, Vol. 2. No.1.

Moertono, Soemarsaid. 2009. State and Statecraft in Old Java – A Study of the Lather Mataram Period, 16th to 19th Century. Kualalumpur: Equinox.

Peluso, Nancy Lee. Rich Forests. 1994. Poor People: Resource Control and Resistance in Java. California: University of California Press.

Pour, Julius (edit.). 2012. Sepanjang Hayat Bersama Rakyat, 100 Tahun Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kurniadi, Bayu Dardias. 2009. Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution Into A Democratic Republic, Makalah yang dipresentasikan pada Indonesia Council Open Conference Indonesia Studies, University of Sydney 16 July.

Kristiansen, Stein. 2008. “Recovering the Costs of Power: Corruption in Local Political and Civil Service Positions in Indonesia”, Seminar Paper dipresentasikan pada workshop tentang Gonernance Problems pada 15-16 Juli 2008 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh (CSIS).  Tulisan ini bisa diakses pada http://csis.org/files/media/csis/events/080716_kristiansen.pdf

Schlosser, Dirk Berg and Rytlewski, Ralf (editor). 1993. Political Culture in Germany. USA: Great Britain.

Sundhaussen, Ulf. 1989. “Indonesia: Past and Present Encounters with Democracy”, dalam   Diamond, Larry at.al (editor). Democracy in Asia. New Delhi: Vistaar Publication.

Yuniyanto, Try. 2010. Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat –Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta. Solo: Cakrabooks.

Yuniyanto, Try. 2010. The Process of Democratization in Yogyakarta, Indonesia, 1951-1956: A Historical Perspective. Tawarikh: International Journal for Historical Studies.

Vickers, Ardian. 2005. A History of Modern Indonesia. UK: Cambridge University Press.


[1]Budaya politik adalah orientasi pola-pola distribusi khusus yang mengarah kepada objek politik di antara anggota masyarakat.

[2]Vicker argues that the “Javanese culture dominates the other cultures of Indonesia”.

[3]Kekuasaan adalah bersifat intanjibel, misterius dan merupakan inergi ilahi yang menggerakan jagat semesta.

[4]Sumber kekuasaan bisa diartikan sebagai Tuhan. Setelah Islam masuk, para raja di Jawa dilihat sebagai kalifatulah, wakil Tuhan di bumi. Dia memerintah berdasarkan pada titah dan perintah Tuhan (pulung, wahyu, ndarung). Oleh karena itu, perintah seorang raja adalah hukum yang menjadi landasan bagi norma sosial dalam masyarakat.

[5]Ponco berarti lima, niti berarti meneliti. Secara harafiah, ponco niti berarti pengadilan dimana raja dan anggota pengadilannya mengadili seseorang beradasarkan pada jenis kesalahan, yakni (1) Malimo (madat, berjudi, penyelewengan seksual, mabuk, dan pencurian), (2) membunuh sesama, (3) membakar rumah orang lain, (4) merampok, (5) bertindak melawan kraton. Hukuman yang diberikan tergantung pada berat ringannya kesalahan yang dibuat. Barang siapa yang melakukan kesalahan fatal maka ada dua hukuman berat yakni hukum gantung dan hukum penggal. Bagi pelanggaran berat yang dilakukan oleh orang-orang dalam kraton biasanya tidak dikenai hukuman gantung dan hukum penggal, tetapi diusir keluar dari kraton.

[6]Dalam bahasa Jawa, krama hinggil digunakan oleh orang biasa (wong cilik) untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari kelas sosial yang lebih tinggi. Di kraton digunakan bahasa kedhaton atau bagongan untuk berkomunikasi dengan sesama penghuni kraton kecuali kepada raja dan putra makhota. Krama madya digunakan oleh  orang dari kelas sosial yang sama dalam berkomunikasi. Ngoko digunakan masyarakat dari kelas sosial yang lebih tinggi ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari kelas sosial yang lebih rendah.


57 Responses  
  • santipaini writes:
    May 24th, 20121:53 amat

    tks emil bt semua inspirasimu semoga masyarkat muda indonesia pada umumnya bs meluangkan waktunya untuk membaca blog ini,bagi generasi muda mari tinggalkan budaya konsumtf yang berlebihan,tumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa indonesia. let,s boy be boy,s and girl be girl,s, be your self

  • Inyo writes:
    May 24th, 20124:33 amat

    Dengan mengurai tulisan ini, si penulis mencontohi satu teladan Sri Sultan dengan memberikan ide-ide kreatif dan konstruktif dalam wacana orientasi pemikiran generasi muda. Terhadap pertanyaan, “quo vadis?” generasi muda, si penulis tidak saja mengangkat tokoh Sultan sebagai rujukan pemikiran bagi generasi muda, tapi dia sebagai salah satu pentolan generasi muda telah lebih dahulu meneladankan teladan Sultan HB, yakni dengan menelurkan gagasan bermutu bagi anak-anak bangsa.

  • emilianus.sese writes:
    May 25th, 20127:53 amat

    Santi: Ya, semoga generasi muda selalu menjadi suluh bagi perkembangan dan pembangunan bangsa.

  • Ines Susiyanto writes:
    May 25th, 20127:53 amat

    Emil, tulisan yang bagus dan mudah-2an bisa meng-inspirasi generasi muda di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya…
    Ketokohan Sultan memang patut dibanggakan oleh masyarakat Yogya sendiri maupun seluruh bangsa Indonesia. Apalagi sebagai Sultan yang begitu dicintai rakyat Yogyakarta. Semoga saja anak-2 muda sekarang tidak harus selalu berpikiran yang konsumtif saja melainkan harus juga mampu menghasilkan hal-2 positif bagi generasinya.
    Hidup Yogyakarta….I love Yogya…

  • emilianus.sese writes:
    May 25th, 20127:56 amat

    Inyo: Ya, terima kasih untuk tanggapan positifnya. Semoga bukan cuma saya sebagai generasi muda yang meneladani semangat nasionalisme HB IX, tetapi juga generasi muda yang lain, termasuk bung Inyo sendiri. Mari kita sama-sama mencintai bangsa ini sampai sehabis-habisnya.

  • yolanda writes:
    May 25th, 20128:03 amat

    hmmm….sangat inspiratif :) thanks ya.

  • emilianus.sese writes:
    May 25th, 20128:08 amat

    Mba Inez: Terima kasih untuk apresianya. Semoga semangat HB IX tetap hidup dalam diri generasi muda Indonesia saat ini.

  • emilianus.sese writes:
    May 25th, 20128:09 amat

    Cece Yoland: Semoga sebagai generasi muda, Cece Yolanda juga dinspirasi oleh HB IX. Biarlah semangat HB IX menjadi semangat kita semua.

  • joken writes:
    May 25th, 201210:17 amat

    Menarik untuk ditelusuri lebih jauh perihal semangat nasionalis yang lahir dalam lingkaran feodalisme. Bagaikan kandungan emas yang masih bercampur tanah. Bung Emilianus, lewat pikiran kritis dan (tentunya) nasionalis pula, coba memilah antara emas (nasionalis) dan tanah (feodalis). Sebagai seorang akademisi yang sedang meniti karir di tanah Jogja, beliau benar-benar mengilhami semangat HB IX melalui pikiran-pikiran kritis-reformis-demikratis-nya. Tidak hanya itu, tulisannya di atas melengkapi kiprahnya sebagai seorang akademisi dengan “berbagi pemahaman” tentang cara hidup ber-generasi muda yang baik. Tulisan ini benar-benar layak oleh semua generasi muda di manapun berada…

  • Dedy writes:
    May 25th, 201210:52 amat

    Menghadirkan HB IX sebagai pilar alternatif dalam mengusung demokrasi modern bagi otokritik feodalisme budaya Jawa, dan serentak sumbangsih Ngayogyakarta bagi Indonesia,saudara Emilianus tengah menampilkan sikap kritis HB IX bagi kaum muda. Sikap kritis itulah yang perlu ditiru kaum muda masa kini, juga kritis terhadap ekspansi kapitalisme global.

  • via writes:
    May 27th, 20124:57 pmat

    catatan yang luar baisa adalah HB IX yang lahir dari golongan yang sesungguhnya diuntungkan dengan sistem budaya yang ada..tapi mampu melihat ketidakadilan…:) mungkin karena dia banyak bergaul dan balajar dari pendidikan ala barat…jadi ingat novel bumi manusia..waktu si minke mesti menunduk menyembah ayahnya..
    sesuatu yang menggugat hati nurani MInke waktu itu, ketidaksesuaian dengan keyakinan bahwa semua manusia sama dan sederajat…..sayangnya Budaya priyayi Jawa masih ada sampai sekarang dalam bentuk yang lain..raja-raja lokal banyak yang muncul ntah itu karena gelar kebangsawanan ato karena punya kekuatan ekonomi atau karena kekuasaan dan jabatan……semangat buat penulis…mantap

  • emilianus.sese writes:
    May 28th, 20123:05 amat

    Via: Terima kasih untuk apreasiasinya. HB IX memang seorang raja dari dinasti Hamengkubuwono yang telah membawa perubahan bagi masyarakat DIY khususnya dan Indonesia umumnya. Beliau pernah menjadi menteri Ekonomi dan Wakil presiden. Dengan posisi politis seperti inilah HB IX mendedikasikan hidupnya, bukan saja untuk DIY, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi, melihat semua prestasi dan teladannya, kita sebagai generasi muda, termasuk penulis, harus mengangkat topi sembari menjadikan beliau sebagai model dan patron hidup kita untuk mencintai bangsa ini sampai sehabis-habisnya.

    Pram adalah penulis besar Indonesia, yang dikagumi oleh penulis. Empat seri Novelnya dr pulau Buru (penulis baru baca sampai yang ke 3, dan berusaha untuk mendapakan yang ke-4) memang menggetarkan semangat nasionalisme pembaca. Pram memang sangat hebat menghadirkan kebudayaan Jawa dan pengalaman kekelaman selama masa penjajahan. Yang menarik adalah bahwa dalam novelnya, Pram menggunakan ide-ide Marxis, tanpa menggunakan term2 Marxis (Mungkin, takut ditangkap Suharto, hehe)untuk mengemansipasi masyarakat pembaca (masyrakat Indonesia). Penulis pikir, ide2 Marxisme untuk emansipasi perlu dihidupkan kembali di Indonesia. Pasca Reformasi ada beberapa institusi yang mencoba untuk menghidupkan ide2 Marxisme yang telah dimatikan oleh Orde Baru, misalnya Jurnal Indoprogress yang diterbitkan oleh Insist. Indonesia butuh pendekatan yang lain untuk emansipasi masyarakat. Selama ini, kita kelihatannya hanya menyaksikan pendekatan kapitalisme yang digembar-gemborkan. Oleh karena itu, kita butuh kaum muda yang bisa menjadi kreatif seperti Pram dan berani bersikap lain berhadapan dengan nilai-nila barat yang merugikan bangsa seperti HB IX.

    Satu lagi kekaguman saya dalam tiga novel Pulau buru yang telah penulis baca adalah tokoh Nyai Ontosoroh yang merupakan perempuan Jawa dengan pikiran progresif barat yang sangat kritis dan berani. Semoga generasi muda (perempuan Indonesia), termasuk Via) bisa menjadi seperti Nyai Ontosoroh dan berani seperti HB IX.

    Semoga generasi muda Indonesia tidak pernah mati bermimpi untuk menjadi seperti tokoh2 masa lalu yang luar biasa. Bila kita punya komitmen untuk mencintai bangsa ini dengan sehabis-habisnya, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang disegani di mata dunia karena kualitas pengetahuan, budaya dan sejarah.

    Terima kasih untuk Via.

  • Alexander AK writes:
    May 28th, 20126:45 amat

    Very good Emil. Bagus sekali, saya suka yang membaca tentang REDD.

  • Alex writes:
    May 28th, 20126:49 amat

    Ya! Bagus sekali teman. I like that you are blogging abour REDD, keep up the good work.

  • Noni writes:
    May 28th, 20127:15 amat

    Tulisan yang menginspirasi, membangun dan menyadarkan kaum muda saat ini..generasi penerus khususnya kaum muda Lebih banyak mengutakamakan kepentingan sendiri dibandingkan memproduksi kemajuan dengan adanya hal – hal yang berdampak positif. Diatas yang menuliskan kaum muda lebih membentuk gaya hidup yang membahayakan diri sendiri seperti halnya lebih mementngkan membeli baju dibandingkan buku tak menyadari itu sebenarnya perbuatan yang menyimpang , itulah karena perkembangan modern meniru hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan . Mungkin saya bisa menerapkan dalam pribadi saya dulu. Terima Kasih :D

  • Beny writes:
    May 28th, 20127:18 amat

    semoga artikel yang buat saudara emil menggugah hati kaum muda khususny dan masyarakat indonesia umumnya yang masih melekat dengan buday konsumtifnya dan harus berbangga pada HB IX yang masih mempertahankan nilai kebudayaan lokal

  • Lies A. writes:
    May 28th, 20127:19 amat

    Menurutku, tulisanmu dengan mengkaitkan Sultan HB IX sebagai tokoh nasionalisme itu sudah pas. Hanya saja, pengantar yang menyebutkan bahwa anak muda jaman sekarang terjebak dalam konsumerisme itu aku tidak melihat relasinya dengan Sultan HB IX. Sebab kamu tidak menyebutkan lebih lanjut contoh nyata Sultan HB IX yang tidak terjebak dalam konsumerisme. Nah, coba perbaiki tentang hal tersebut.
    Makasih Mil [:)]

  • Piere writes:
    May 28th, 20129:08 amat

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah”, Nilai heroik yang tertanam dalam pribadi H IX merupakan nilai yang dibentuk dalam sejarah serta rasa memiliki yang tinggi akan sejarah. Tulisan ini sangat bagus, melukiskan H IX dari sudut pandang nasionalisme yang tinggi tanpa mengedepankan feodalisme yang diembannya. tulisan ini menjadi bentuk dari penyadaran akan pentingnya rasa nasinalime ditengah arus globalisasi dan memudarnya nilai2 warisan budaya. Bagus untuk dibaca.. dan kalo perlu didiskusikan atara anak muda.. lanjut.

  • Will Da Costa writes:
    May 28th, 20121:04 pmat

    Kemajuan bangsa di masa mendatang sangatlah bergantung pada generasi muda saat ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk mampu menerjemahkan budaya modern secara bijak karena jika tidak maka akan memudarkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap budaya lokal yang sebenarnya juga adalah potensi pembangunan bangsa. Tulisan ini cukup menggugah kaum muda untuk bisa memperhatikan hal tersebut. Thanks buat k’ Emil.

  • Aven J.N. writes:
    May 28th, 20121:06 pmat

    Menarik, ada generasi penerus bangsa sperti penulis yang masih peduli pada warisan sejarah keteladanan tokoh2 perjuangan bangsa zaman dulu. Ya, kontekstualisasi keteladanan perjuangan para tokoh seperti Sri Sultan HB IX utk generasi sekarang adalah sesuatu yang patut utk diapresiasi… Setidaknya semangat kebangsaan yang ada dalam sanubari tokoh zaman dulu hendak dihidupkan penulis pada situasi masa kini.

    Generasi sekarang umumnya lupa atau bahkan tidak tahu bahwa kolonialisme itu tidak berakhir dengan perginya penjajah asing yg selama sekian abad mengeruk kekayaan dari bumi persada nusantara. Adalah kapitalisme global yang patut utk kita waspadai agar kita bangsa Indonesia tidak kehilangan iddentitas diri walau tak berarti menutup diri rapat2 pada arus perkembangan dan peradaban moderen yang dibawa serta oleh kapitalisme.

    Maka, menghadirkan kembali teladan para tokoh perjuangan kemerdekaan seperti Sri Sultan dalam wacana kepemudaan adalah sebuah langkah jitu agar generasi muda sekarang tidak gampang terjebak dalam godaan2 kapitalisme yang menyesatkan. Andaikata Sri Sultan HB IX dulu tergiur oleh tawaran Belanda, sejarah kemerdekaan RI tentu tak seindah yang kita kenal sekarang ini. ITulah rupanya poin yang hendak ditunjukkan penulis pada postingan ini.

    Namun ada catatan kritis buat penulis menyangkut plot atau alur pemaparannya jika masih mungkinutk diperbaiki: 1). Pada poin pemaparan awal hendaknya ditampilkan kapitalisme sebagai sesuatu yg ppatut diwaspada, diwaspaadai kenapa penulis pasti punya referensinya. Itu dibuat di bawah sub judul seperti “Generasi Muda dan Ancaman Neoliberalisme Kapitalis Global”.
    2).Setelahnya giring pembaca kepada poin atau sub judul “Generasi Muda dan Krisis Keteladanan Pemimpin Bangsa Masa Kini”, dan akhirnya
    3). Lalu goalkan maksud penulis yang hendak menjadikan Sri Sultan HB IX sebagai sosok yg patut utk diteladani seperti yg telah dipaparkan namun dibuat lagi di bawah sub judul “Demokrasi, Nasionalisme dan Keteladanan HB IX”.
    Sub judul terakhir itu lalu ditutup dengan kalimat: “Demi melihat rekam jejak Sang Sultan yang berani melepaskan sekat2 tradisi dan primordialisme demi perjuangan kebangsaan, rasanya tokoh ini patut untuk dijadikan teladan oleh generasi muda bangsa Indonesia dalam membendung arus kapitalisme global yang menyesatkan”. Jadi, poin2 keteladanan beliau yg sudah dengan susah penulis paparkan pd sub judul “HB IX, Nasionalisme dan Demokrasi” dan “Generasi Muda: Belajar dr HB IX” cukup digabung jadi satu subjudul.

  • via writes:
    May 28th, 20121:07 pmat

    kak…kalo bisa digambarkan sekarang yang terjadi adalah perang antara sistem sosio kerakyatan ( atau apapun itu sebutannya) dengan sistem kapitalisme global yang secara nyata ada namun tidak disadari…
    semangat cinta bangsa atau nasionalisme mungkin ada di hati orang muda, tetapi kemampuan untuk melihat persoalan besar di mana kita sudah dikunkung oleh sistem besar yang tidak lain adalah kapitalisme global itu yang mungkin kita tidak punya…ada juga yang sudah tahu..tetapi memilih diam…
    keberanian melihat dan melawan sistem seperti Nyai Ontosoroh ini yang seharusnya dimiliki oleh orang muda…( aq juga tidak tahu apa aku punya atau tidak)..:)terima kasih banyak…aq juga lagi berusaha banyak membaca n cari tahu ttg pandangan2 yang dulu diharamkan untuk dibaca apalagi dipelajari…terima kasih banyak k Lims atas penjelasannya..^__^

  • arman writes:
    May 28th, 20121:42 pmat

    terima kasih adik emil. komentar saya. ketika bangsa Indonesia mengalami krisis disegala bidang, dibutuhkan sosok seperti HB IX.HB IX tokoh nasional yang nasionalisme tidak perlu diperdebatkan lagi. ketika anak muda indonesia kehilangan identitas diri karena pengaruh budaya luar,HB IX memberi kita banyak inspirasi supaya kita tidak menjadi asing dengan budaya sendiri.

  • vensy writes:
    May 28th, 20121:53 pmat

    sebuah artikel yang bagus dan inspiratif untuk kaum muda. pada paragraf pertama terjadi lompatan ide dari ” gaya hidup konsumtif” menuju komunikasi massa. Tulisan ini akan lebih menarik jika sejarah HB IX hanyalah sebagai panorama. dan yang paling penting untuk diuraikan adalah prinsip-prinsip HB IX sebagai pisau bedah untuk gaya hidup kaum muda dewasa ini. dan diakhir tulisan perlu ada rekomendasi untuk kaum muda Indonesia.

  • Romano Hami writes:
    May 28th, 20122:04 pmat

    Bung Emil..
    Profisiat!Kamu telah melahirkan sebuah karya akademis-inpiratif, untuk saya sebagai anak muda bangsa tentunya (mudah2an juga untuk semua orang (muda) yang pro tranformasi politik bangsa: liberatif dan demokratis. Tulisan kamu yang didasari “ketokohan HB IX” yang nasionalis-liberatif dapaat menjadi salah satu filosofi, bila perlu menjadi sebuah ideologi politik bangsa yang bisa digandrungi bila berlu dicerna dengan baik oleh para generasi muda bangsa kita.
    Generasi muda bangsa kita memang sedang terjebak dalam ekonomi politik dan politik ekonomi kapitalis postmodern, di mana nilai tanda lebih (sign value)dipertontonkan-diutamakan ketimbang nilai guna (use value) dan nilai tukar (exchange value). Tampil beda, prestise dianggap lebih bergengsi ketimbang mutu-gunanya. Kesimpulan jelas: orang lebih suka berbelanja hp di swalayan, supermarket (meski mutu hp rendah) ketimbang berbelanja hp di toko biasa-sekali saja (tpi bermutu tinggi). Mungkin ini yang disebut “selera-mentalitas massa sekaligus budaya massa”, kata Baudrillard dan juga beberpa postmodernis lainnya. Minat terhadap sebuah bentuk “nilai politik khas bangsa” sedikit diacuhkan oleh generasi muda.
    Pikiran saya, tidak semua sih generasi muda bangsa kita terjebak dalam politik ekonomi dan ekonomi politik kapitalisme global yang tereksplisitasi dalam mentalitas dan budaya massa-budaya tanda. Masih ada banyak generasi muda yang sangat militan dalam menentukan suatu mainstream politik bangsa yang mana anima politik yang dipercikan oleh HB IX terus membakar semangat mereka..hanya saja mentor2 politisi bangsa kita yang sedang berkuasa saat ini cukup resisten dengan perjuangan segelintir kaum muda kita dan masih merasa aman dengan spirit politik massa: yang penting saya duduk di senayan atau jadi bupati,gubernur atau presiden,persetan apa saya bisa bicara atau urus negara atau tidak…yang penting saya dapat uang, pernah jadi pemimpin, dihormati banyak orang dan yang tak terlupakan: saya memiliki kesempatan korupsi sebelum ajal menjemput.
    Kesan lain yang menurut saya tak kalah pentingya bagi tulisan anda adalah bahwa deskripsi tentang melempemnya mentalitas politik liberatif-demokratis-nasionalis yang militan a la HB IX dalam diri kaum muda, tidak ditatar secara tajam. Hal ini dapat mempengaruhi korelasi antara nasionalisme-demokrasi HB IX dengan mentalitas kaum muda kita dewasa ini. Karena itu, saya secara pribadi menilai tulisan Emil sangat ilmiah tapi lebih bersifat deskriptif-informatif kepada pembaca. Saya berpikir ada satu mentalitas politik yang menjadi mainstream politik demokrasi kaum muda kita, yang nantinya bisa dinilai bahwa mainstream politik kaum muda itu mesti “berkaca pada politik liberatif-demokratis-nasionalis a la HB IX”. Hasilnya nanti dapat sinkron dengan tema/judul yang diangkat oleh emil dalam blog ini. Karena itu, satu saran saya (semacam rubrik “asal omong” di flores pos itu), kalau bisa adik Emil bisa menemukan satu mentalitas dan mainstream politik-demokrasi nasional milik kaum muda kita (seandainya itu ada). Saya pikir, hasilnya nanti jelas dan sinkros. Ada sesuatu yang diperbandingkan sekaligus dialektika-ekletika, ada inkluisi serentak eksluisi…(maaf ya Emil, ini asal omong saja).
    Profisiat buat tulisan. Ada secercah harapan untuk kamu: jangan pernah lelah mencari kebenaran politik-untuk itu kamu ada. Salut utk kamu.

  • erfan writes:
    May 28th, 20123:20 pmat

    Mantap kk emil. Artikelx bagus… HB IX perfect

  • Nie_Ta writes:
    May 28th, 20123:21 pmat

    wowwwww…..amazing….tulisan ini menginspirasi kaum muda…bgmn mempethankan kekayann sejarh yg dimiliki oleh bangsa yg besar spt indonesia..indonesia negara yg dipandang luar biasa pada masa pemerintahan P. Karno n P. Harto..dg keanekaragaman budaya didalamnya..contoh konkrit jogja sebagai daerah istimewa di bawah pemerinthan demokratis n nasionalis dari masa ke masa…semoga..karena sejarah g hanya berbicara t3 masa lampau…masa yg hanya perlu dikenang..tetapi sejarah juga berbicara t3 dimensi waktu..bagaimana masa depan bangsa ini tidak terlepas dari perjuangan masa lampau dan usaha kita sebagai anak bangsa saat ini..tulisan yang luar biasa k2 Emil…tentunya tulisan ini bukan semata-mata tulisan berbasis imajiner..tetapi lebih dr itu..penulis lebih berbicara t3 realitas yg ad terkait dg sejarh n kehidupan bangsa tercinta…Good Luck

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:41 amat

    Lies: Terima kasih untuk koreksi dan masukannya. Masukan Lies saya sudah perhatikan dan membuat perbaikan sesuai dengan kemampuan saya. Semoga HB IX menjadi teladan bagi kita semua.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:42 amat

    Alex: Thank you very much for your supportive words.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:43 amat

    Beni: Terima kasih untuk apresianya. Semoga kita sebagai generasi muda tidak pernah jemu2nya mencintai bangsa ini seperti HB IX telah lakukan untuk bangsa Indonesia.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:44 amat

    Noni: Terima kasih untuk apresiasinya. Saya yakin Noni akan selalu bangga menjadi orang Indonesia. jangan pernah lupakan jasa HB IX. Mari kita berterima kasih kepada HB IX dengan terus belajar dan membangun bangsa ini.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:45 amat

    Vensi: Bung Vensi, terima kasih untuk masukannya. Saya berusaha untuk memperbaiki tulisan sesuai dengan saran saudara. Semoga perbaikan yang saya telah lakukan berkenan dan sesuai dengan harapan bung Vensi dan pembaca yang lain. Mari kita teladani HB IX dalam mengisi masa muda kita…

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:47 amat

    Abang Pier: Saya pikir kita sepakat bahwa HB IX menjadi sumber inspirasi bagi kita generasi muda. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk belajar dari Beliau.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:48 amat

    Beni: Terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita selalu menjadi kaum muda yang memiliki pilihan yang jelas untuk mencintai bangsa Indonesia. HB IX telah memberi contoh. Kita tinggal mengikutinya.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:48 amat

    Beni: Terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita selalu menjadi kaum muda yang memiliki pilihan yang jelas untuk mencintai bangsa Indonesia. HB IX telah memberi contoh. Kita tinggal mengikutinya…..Semoga kita selalu bersemangat dan pantang menyerah…

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:50 amat

    Pater Roman: Terima kasih untuk dukungan dan masukannya. Saya berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan saran dari pater. Semoga HB IX tetap menjadi semangat Pater dalam bermisi di Brazil. Dan semangat yang sama perlu juga kirim ke Indonesia. Selamat bermisi di Brazil.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:51 amat

    Abang Aven, terima kasih banyak untuk masukannya. Saya sudah berusaha memperbaiki sesuai dengan kemampuan saya. Semoga HB IX selalu menjadi inspirasi kita semua sebagai generasi muda.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:52 amat

    Nie: Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga HB IX selalu menjadi api semangat kita dalam mengejar cita2 dan membangun bangsa ini. Bangsa Indonesia tidak akan menjadi besar tanpa perjuangan kaum muda yang mencinta bangsa ini dengan tulus…

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:53 amat

    Erfan: Terima kasih untuk apresiasinya. Jangan lupa untuk selalu menjadi yang terbaik dalam mencintai dan membangun bangsa Indonesia. HB IX harus menjadi teladan bagi kita semua.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:54 amat

    Will: Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga HB IX selalu menginspirasi Anda dan kita semua.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:55 amat

    Arman: Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga bangsa ini menjadi besar karena generasi mudanya yang cinta terhadap budaya bangsa seperti HB IX telah lakukan untuk kita semua dan bangsa Indonesia.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:56 amat

    Mba Inez: Terima kasih untuk masukannya. Semoga HB IX selalu menjadi “suluh” bagi perjuangan kaum muda dalam membangun bangsa Indonesia.

  • emilianus.sese writes:
    June 1st, 20128:57 amat

    Joke: Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga kita, sebagai generasi muda, selalu mencita bangsa Indonesia dengan kata dan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh HB IX. Hidup generasi Muda!

  • kamelia suriani writes:
    June 1st, 201212:29 pmat

    good share…..

  • Martin writes:
    June 1st, 20121:01 pmat

    Tulisan yg inspiratif generasi muda bro. Sy sepakat dgn masukan Bung Aven J.N (biar alurnya lebih menarik pembaca). Tambahan dari saya adalah coba sisipkan peran keluarga dalam pembentukan karakter generasi muda & Pentingnya Pendidikan Moral di lembaga pendidikan. Menurut saya, ini akar persoalan generasi muda saat ini. Kemudian kaitkan peran budaya dlm proses Penegakan hukum saat ini yang dinilai masih tebang pilih krn “Ekonomi Kerakyatan” Hanya Slogan Belaka Tanpa “Pemberantasan Korupsi”.
    Tks Bung Emil…

  • Franky Ngamel writes:
    June 2nd, 201212:21 amat

    Mantap, Emil!
    Informative sekali.
    Anda memang typical eks seminari.

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

  • Roni Namu writes:
    June 2nd, 20123:49 amat

    selamat om Emil…sy bangga dengan anda, walaupun bukan orang jawa khususnya Jogya, tp kamu mampu membuat sebuah tulisan yang sangat bagus tentang budaya, tradisi, serta yang lainya tentang masyarakat Jawa (Jogya)…sy sangat prihatin dengan kami generasi muda Manggarai khususnya dimana nilai-nilai budaya kemungkinan bsar sudah Ilang ditelan arus globalisasi.

  • emilianus.sese writes:
    June 3rd, 20127:28 amat

    Kamelia: terima kasih untuk apresiasinya.

  • emilianus.sese writes:
    June 3rd, 20127:30 amat

    Martin: Saya setuju sekali dengan masukannya bung Martin. Tapi sudah tidak ada waktu untuk mengoreksi tulisan ini. Nanti masukan bung Martin akan saya laksanakan untuk membuat tulisan lain dengan teman yang sama di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk usul dan sarannya yang sangat konstrukfit. Semoga HB IX selalu menjadi teladan bagi kita semua.

  • emilianus.sese writes:
    June 3rd, 20127:33 amat

    Bung Roni: Terima kasih untuk apresiasinya. Saya mencoba untuk belajar budaya dimana saya tinggal dan hidup. Dengan itu, saya bisa mencintai orang2 yang menghidupi budaya itu. Oleh karena itu, walaupun sebagai orang Flores, saya ingin mengetahui tentang Yogyakarta. Tentang kenyataan anak muda di Manggarai yang tidak mencintai budayanya perlu diselamatkan. Fenomena seperti ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu belajar dari HB IX. Salam untuk anak muda Manggarai Timur-Flores.

  • emilianus.sese writes:
    June 3rd, 20127:36 amat

    Bung Fengki: Ya, saya pikir semua kita generasi muda harus meneladani HB IX. Mudah2an, para generasi muda di Ambon selalu mencintai bangsa ini sampai titik darah penghabisan… Salam buat generasi muda Ambon-Maluku.

  • kristo writes:
    June 12th, 20127:49 amat

    Semoga dgn tulisan ini dapat menggugah hati generasi muda Indonesia

  • emilianus.sese writes:
    June 13th, 20121:52 pmat

    Kristo: Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga generasi muda selalu menjadikan HB IX sumber inspirasi mereka…

  • Edi Prasetyo writes:
    June 22nd, 20129:30 amat

    Terima kasih atas partisipasinya mengikuti kontes Blog UGM

  • Para Pemenang Kontes Blog UGM 2012 | Navigatoria~ writes:
    June 26th, 20124:46 pmat

    [...] Emilianus Yakob Sese Tolo juara I iPad 2 16GB [...]

  • Hanandy writes:
    June 28th, 20123:40 amat

    Pantas mas,, jadi juara pertama…benar2 berbobot tulisannya….

  • emilianus.sese writes:
    June 28th, 20124:21 amat

    Hanandy: Terima kasih untuk apresiasinya. Semuanya pantas untuk menjadi sang juara. Tulisannya Hanandy tentang ‘Sang Sultan HB IX Masa Lalu, Sekarang, dan Masa yang akan Datang’ juga bagus. Mungkin kurang beruntung aja. Jadi, jangan pantang menyerah. Masih ada kesempatan lain. Selamat untuk terus menulis.

  • yudha writes:
    May 27th, 20134:25 amat

    Sehubungan dengan akan diselenggarakan kegiatan Seminar Ilmiah Nasional PESAT 2013 dengan tema Seminar Ilmiah Nasional Untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Revitalisasi Peradaban pada tanggal 8-9 Oktober 2013 maka kami mengundang bpk/ibu/sdr/sdri turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada alamat URL http://penelitian.gunadarma.ac.id/pesat/seminar.aspx?page=home


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


9 − four =

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
- valtrex buy online no prescription - where to buy asacol - cell spy phone - levitra buy -