HB IX: Teladan Bagi Generasi Muda

Di era globalisasi, sekat-sekat geografis, sosial, kultural, ekonomis dan politis antarnegara semakin kabur. Kekaburan ini memungkinkan interaksi berbagai nilai dan norma dalam intensitas yang tinggi. Hal ini bisa saja mengganggu semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa di kalangan generasi muda. Ketika semangat budaya bangsa tercerabut dan semangat nasionalisme tergusur oleh arus kapitalisme global, kaum muda akan kehilangan orientasi hidup. Karena itu, gaya hidup konsumtif yang ditawarkan oleh kapitalisme global mudah diterima oleh generasi muda. Dengan berkembangnya komunikasi massa di abad ke-20, meningkatnya kesejahateraan, dan menjamurnya perusahan modern membuat generasi muda semakin terlempar dalam budaya konsumtif yang ditawarkan oleh kapitalisme global (Chaney 1996).

Di Indonesia, gaya hidup konsumtif mulai tumbuh pada tahun 1990-an dan berkembang pesat pada awal tahun 2000-an berkat globalisasi ekonomi dan transformasi kapitalisme yang ditandai dengan menjamurnya berbagai pusat perbelanjaan. Semua ini mendukung tumbuhnya budaya gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda (Ibrahim 2003).  Budaya konsumtif di kalangan generasi muda ini membentuk gaya hidup yang tentunya membahayakan masa depan dirinya sendiri. Misalkan, dewasa ini, generasi muda lebih suka membeli handphone canggih dari pada membeli buku. Memakai baju modern ala barat lebih membanggakan dari pada memakai baju batik produk lokal. Waktu luang lebih banyak dihabiskan di Shooping Mall dan Supermarket dari pada di perpustakaan dan toko buku. Ekspansi kapitalisme global di Indonenesia dapat dimaknai sebagai neokolonialisme yang menindas bangsa Indonesia termasuk generasi mudanya.

Kenyataan seperti ini merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan kita saat ini. Lebih dari itu, kenyataan ini merupakan tantangan bagi pertumbuhan dan perkembangan semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa harus ‘diselamatkan’ dari ancaman neokolonialisme yang menyata dalam wajah kapitalisme global ini. Tokoh yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda untuk melawan neokolonialisme ini adalah  Hamengkubuwono (HB) IX.  Generasi muda masa kini bisa belajar dari semangat nasionalisme dan cinta budaya bangsa yang telah ditunjukkan oleh HB IX.

Tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Setelah introduksi, penulis ingin memaparkan tentang konsep budaya politik Jawa. Pemahaman terhadap latar belakang konsep politik Jawa amat fundamental untuk memudahkan pembaca untuk memahami reformasi politik yang dilakukan oleh HB IX yang akan dijelaskan dalam bagian ketiga. Bagia empat penulis akan menjelaskan perjuangan HB IX sebagai acuan dan teladan bagi generasi muda. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang berusaha untuk meringkas secara garis besar alur pemikiran yang telah dibangun oleh penulis.

Budaya Politik Jawa

Para ahli dan akademisi politik menggunakan terminologi budaya politik untuk memahami sistem dan proses politik di suatu masyarakat sosial tertentu. Terminologi ini pada umumnya digunakan untuk memahami unit politik dalam skala nasional sebagai ekspresi dari karakter nasional yang tercermin dalam strutur politik dan tata kelola pemerintahan. Almond dan Verba (1963: 13) mendefinisikan budaya politik sebagai ‘particular distribution of patterns of orientation toward political objects among the members of the nation’.[1] Obyek politik itu dapat berupa parlemen, partai politik, kehakiman, konstitusi dan sejarah bangsa (Axford et.al 2002). Pola-pola ini bisa ditentukan oleh tradisi,  motif dan simbol yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, budaya politik selalu berhubungan dengan kesadaran politik, mentalitas, tingkah laku dan mindset yang khusus bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, pola-pola orientasi dapat ditemukan dalam ciri personalitas individu seperti kepercayaan, sikap, dan tindakan politis tertentu (Schlosser and Rytlewski 1993).

Di Indonesia, etnis Jawa adalah yang terbesar dengan populasi sekitar 40 persen dari total penduduk Indonesia. Mereka memiliki budaya politik sendiri yang juga sangat mempengaruhi perkebangan politik nasional.  Vicker (2005) dan Emmerson (1976)  berpendapat bahwa kebudayaan Jawa sesungguhnya mendominasi kebudayaan lain di Indonesia.[2] Oleh karena itu, untuk memahami budaya politik Jawa khususnya dan politik Indonesia umumnya, kita perlu memahami konsep kekuasaan Jawa, yang tentunya sangat berbeda dengan konsep kekuasaan di tempat lain, seperti di Barat (Anderson 1990). Untuk masyarakat Barat, kekuasaan bersifat abstrak karena ia adalah kata yang umum untuk menggambarkan hubungan antarmanusia. Tetapi, bagi orang Jawa, kekuasaan bersifat konkret. Orang Jawa tidak membuat distingsi yang jelas dan tegas antara hal-hal organik dan nonorganik karena, bagi mereka, segala sesuatu berasal dari sumber yang sama yang menampakkan diri dalam setiap aspek dari alam dunia seperti batu, pohon dan awan. Inferensinya adalah bahwa, bagi orang Jawa, “the power is that intangible, mysterious, and divine energy which animates the universe (Anderson 1990: 22).”[3]

Selain itu, di Barat, sumber kekuasaan bersifat heterogen. Hal ini berbeda dengan perspektif orang Jawa yang menilai bahwa kekuasaan bersifat homogen karena ia berasal dari satu sumber yang sama. Oleh karena itu, bagi orang Jawa, “the quantum of power in the universe is constant”. Pemahaman seperti ini tentunya berbeda dengan konsep Barat yang menilai bahwa akumulasi kekuasaan itu bersifat tak terbatas. Menurut pemikiran tradisional orang Jawa, jika ada konsentrasi kekuasaan di satu tempat, atau di satu orang, maka dibutuhkan penyusutan (diminution) yang proporsional ke tempat lain. Lebih jauh, karena semua kekuaasaan berasal dari sumber yang sama, legitimasi kekuasaan itu tidak dipertanyakan (unquestionable). Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki kekuasaan selalu sah memimpin dalam masyarakat. Tetapi, bagi masyarakat Barat, legitimasi kekuasaan bisa dipertanyakan karena kekuasaan itu berasal dari sumber yang heterogen.

Bagi masyarakat Jawa, tanda bahwa seorang pemimpin memiliki kekuatan dan kekuasaan ditunjukkan melalui kemampuannya untuk merealisasikan kekuasaannya bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakatnya. Tanda-tanda sosial dari konsentrasi kekuatan dan kekuasaan adalah kesuburan, kemakmuran, dan kemuliaan. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada diri seorang pemimpin bisa ditunjukkan melalui tidak adanya gempa bumi, banjir, pencurian, pembunuhan, dan ketamakan dalam masyarakat.  Oleh karena itu, seorang pemimpin yang pada masa kepemimpinannya terjadi ketidakseimbangan sosial dan bencana alam akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, seorang pemimpin bisa kehilangan otoritas kepemimpinan karena tindakan pamrih yang dilakukannya. Tindakan pamrih adalah penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang sesuai dengan keinginan pribadi demi kepentingan diri sendiri (Anderson 1990: 33-35).

Selain itu, konsep kekuasaan orang Jawa selalu mengandaikan sebuah pusat. Oleh karena itu, seorang pemimpin selalu dilihat sebagai pusat kekuasaan dan pusat alam semesta. Seorang pemimpin diyakini sebagai pusat kekuasaan karena ia telah menerima wahyu (divine radiance) dari Sumber Kekuasaan.[4] Ada tiga jenis wahyu bagi seorang pemimpin (ratu binathara). Pertama, wahyu nubuwah. Wahyu ini memampukan seorang pemimpin sebagai wakil Tuhan di bumi. Kedua, wahyu hukumah. Wahyu ini menjadikan seorang pemimpin sebagai sumber hukum dan otoritas yang berasal dari Tuhan. Ketiga, wahyu wilayah. Wahyu ini menjadikan seorang pemimpin sebagai pelindung dan penerang bagi masyarakatnya. Dengan tiga wahyu ini, seorang pemimpin dipercaya dan dihormati sebagai pribadi yang unggul yang harus memimpin masyarakatnya secara bijaksana demi tercapainya kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran (Baksoro dan Sunaryo 2010: 116-117).

Masyarakat Jawa juga percaya bahwa keturunan bangsawan sebagai pusat kekuasaan. Oleh karena itu, dalam sejarah, beberapa pemimpin nasional Indonesia mengklaim diri sebagai keturunan bangsawan dari raja-raja yang berkuasa di masa lampau untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Misalnya, Sukarno mengklaim dirinya sebagai keturunan dari raja Singaraja, Bali Utara, raja Jayabaya dari Kediri dan Sunan Kalijaga. Suharto juga pernah dirumor sebagai putra dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Akan tetapi, orang Jawa juga percaya bahwa konsentrasi kekuasaan akan lenyap karena jarak historis yang terlalu jauh dan perkawinan campur dengan keturunan non-bangsawan. Namun, “kekuasaan dapat diperbaruhi dan diintegrasi kembali oleh seseorang melalui usaha-usaha personal dari keturunan tertentu (Anderson 1990: 41).”

Sebagai pusat alam semesta, dalam dunia politik orang Jawa ada dua kata buwana (alam semesta) dan alam (dunia) yang menjelaskan seorang pemimpin sebagai pusat dari alam semesta, mediator antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, dua kata ini dapat dilihat dalam tiga gelar dari empat raja yang pernah berkuasa di Jawa seperti, Paku Buwana (Paku Alam Semesta), Hemengku Buwana (Pelindung Alam Semesta) dan Paku Alam (Paku Dunia) (Anderson 1990: 45).

Konsep politik orang Jawa tentang pusat memiliki implikasi terhadap konsepsi kedaulatan, integritas teritori, dan hubungan internasional. Bagi orang Jawa, negara didefinisikan bukan oleh batasnya melainkan pusatnya. Ini berarti bahwa, bagi orang Jawa, kontrol terhadap penduduk lebih penting dari pada kontrol terhadap teritori. Oleh karena itu, kosentrasi penduduk yang berlimpah di sekitar seorang pemimpin menjadi tanda bahwa dia sesungguhnya adalah pusat kekuasaan dan pusat alam semesta. Dengan demikian, “jika seorang raja mengklaim kontrol terhadap suatu teritori tertentu, sebenarnya apa yang ia klaim adalah kontrol terhadap tenaga kerja dan sebagian dari produk yang dihasilkan oleh para pekerja itu (Peluso 1994: 34). Selain itu, penekanan pada konsep keterpusatan mempengaruhi pola hubungan internasional. Konsep tentang Mandala yang berasal dari teori politik dari India dapat menjelaskan ide tentang keterpusatan dalam sistem politik orang Jawa. “Mandala bisa digambarkan sebagai sebuah relasi geopolitik yang kompleks, yang berkaitan dengan batas-batas dan berhubungan dengan negara-negara asing (Anderson 1990: 43).”

Bagi masyarakat Jawa, kerajaan dibagi dalam empat lingkaran. Lingkaran pertama adalah kraton, yang menjadi pusat kerajaan, tempat dimana raja dan keluarganya tinggal. Kraton menjadi pusat bagi urusan politik dan kepemerintahaan. Lingkaran kedua adalah nagara, yang menjadi tempat tinggal para patih, pangeran dan aristokrat. Mereka mengambil tugas pemerintahan di luar kraton. Lingkaran ketiga adalah nagara agung yang akan dibagi ke dalam beberapa lunguh yang dikepalai oleh seorang pangeran atau priyayi. Pangeran dan priyayi diberi tanggung jawab untuk memungut pajak dari masyarakat untuk kepentingan kesultanan. Lingkaran terakhir adalah hancanagara yang adalah daerah terjauh dari pusat kerajaan, kraton. Hancanagara dipimpin oleh seorang bupati yang akan bertanggung jawab kepada patih. Pembagian seperti ini, dalam konsep kekuasaan Jawa, menunjukkan bahwa semakin jauh dari pusat kerajaan, kekuasaan pemimpinnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat dengan pusat, kekuasaannya semakin besar (Yuniyanto 2010: 24).

Struktur tradisional kepemerintahan kerajaan di Jawa disusun secara hirarkis dan berfungsi seperti sebuah negara patrimonial. Sistem ini sangat cocok dengan model birokrasi Max Weber yang menujukkan pola hubungan patron-klien. Para pemimpin yang duduk di posisi puncak birokrasi akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada yang berada di bawahnya. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik. Tidak ada kontrak sosial dan politik antara yang memerintah dan yang diperintah, pemimpin dan bawahannya, untuk menjamin hak dan kewajiban yang saling menguntungkan (Anderson 1990: 46-58). Keputusan publik dibuat oleh pemimpin dan orang-orang di sekitar pusat kerajaan (Moertono 2006: 6). Karena hal ini, seorang Ben Anderson, dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa “raja-raja Jawa pada masa lampau tidak mendengar pendapat rakyatnya yang pada umumnya buta huruf, tinggal di kampung-kampung terpencil, dan meninggal dunia tidak lama setelah mereka mancapai umur 30 tahun. Para raja tidak pernah secara sadar memikirkan kepentingan publik. Para raja memiliki kekuasaan absolut dan cendrung untuk menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, dan bahkan anak Tuhan. Raja-raja di Jawa tidak pernah berpikir bahwa orang lain sama dan sederajat dengan dirinya (Inside Indonesia 1997).”

Dalam konsep kekuasaan Jawa, dipercaya bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik, militer dan agama karena ia memiliki kekuatan supernatural dari Yang Ilahi. Orang Jawa memahami dunia terbagi ke dalam mikrokosmos dan makrokosmos. Seorang raja dipercaya sebagai sosok yang mampu menjembatani makrokosmos dan mikrokosmos (Moertono 2009: 14-15). Konsep dan pemahaman yang seperti ini menjadikan raja-raja di Jawa bersifat absolutis. Namun, konsep yang melihat raja sebagai reinkranasi dari Tuhan diganti menjadi kalifatulah, wakil Tuhan di bumi, ketika Islam menjadi agama kerajaan di Jawa karena ajaran Islam tidak membenarkan penyamaan manusia dengan  Tuhan. Namun, pengaruh Islam ini tidak mengurangi absolutisme seorang raja karena sebagai kalifatulah, dia tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan karena kata-kata dan perintahnya adalah dari Tuhan (Yuniyanto 2010: 17-18).

Absoultisme raja meniadakan kritik dalam kerajaan. Raja biasanya menghimpun semua intlektual dan kyai ke pusat kekuasaan atau kerajaan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa bersikap kritis terhadap absolutisme raja karena mereka telah terkooptasi oleh kekuasaan di pusat kerajaan. Jika seorang ingin mengeritik seorang raja, maka kritik yang disampaikan harus bersifat halus dan simbolik (sasmita). Kritik kepada raja bia disampaikan melalui sepotong senyum (esem) dan raja akan menangkap maksud dari kritik itu dengan segera. Kritik kepada raja tentunya berbeda dengan kritik kepada seorang hamba yang biasanya bersifat langsung dan kasar. Alasannya adalah bahwa seorang raja, karena keluasan dan kedalaman pengetahuaan dan kebijaksanaanya, mampu menangkap maksud dari kritik yang halus dan bersifat simbolik itu. Hal ini tentunya berbeda dengan para hamba yang bodoh dan tidak bijaksana (Baskoro dan Sunaryo 2010: 178). Namun, dalam kerajaan tradisional Jawa, ada kritik yang keras dan tegas kepada keabsolutisan seorang raja. Biasanya kritik seperti ini disampaikan oleh seorang yang belum pernah dipengaruhi oleh kekuasaan dari pusat kerajaan. Pengeritik seperti ini biasanya mengisolasikan dirinya di kaki gunung dan akan tampil ke publik bila terjadi kekacauan di kerajaan. Mereka akan mengeritik kebobrokan raja secara langsung dan tajam. Namun, biasanya, mereka mendapat siksaan dan hukuman mati dari pihak kerajaan.

Jika seorang raja berlaku kasar terhadap rakyatnya, termasuk pengeritiknya, maka hal itu akan dilihat sebagai kelemahannya karena ia telah didominasi oleh nafsu personalnya. Oleh karana itu, meskipun seorang raja memiliki kekuasaan yang absolut, dia dianjurkan untuk bertindak “halus”. Ada tiga macam kehalusan dalam konsep kekuasaan Jawa. Pertama, kehalusan spiritual yang berarti pengawasan diri. Kedua, kehalusan penampakan yang berarti kecantikan, ketampanan dan elegan. Ketiga, kehalusan tingkah laku yang berarti kesopanan dan sensitivitas. Lawan dari “halus” adalah “kasar” yang berarti tidak ada pengawasan diri, ketidakteraturan, ketidakseimbangan, disharmonis, keburukan dan ketidakmurnian. Ada korelasi yang jelas dan tegas antara kehalusan dan orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang berkuasa harus memiliki kehalusan sebagaimana yang sering ditunjukkan dalam mitologi perwayangan. Jika tidak demikian maka kekuasaannya dipertanyakan dan disangsikan secara sosial oleh masyarakat. Bagi orang Jawa, kehalusan itu sendiri adalah tanda dari kekuasaan bila kehalusan itu diperoleh melalui usaha mengkonsentrasikan energi guna mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan. Dalam budaya politik Jawa, “perintah halus” lebih berdaya dari pada “perintah kasar” karena perintah halus biasanya diberikan oleh seorang yang halus, yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan lebih dekat dengan sumber Kekuasaan itu sendiri. Kehalusan adalah tanda bahwa seseorang sungguh memiliki kekuasaan. Kehalusan adalah ekspresi terdalam dari kekuasaan seseorang pemimpin (Anderson 1990: 44-54).

Inferensinya adalah bahwa budaya politik Jawa itu unik dan berbeda dari pemahaman Barat. Budaya politik Jawa sangat menekankan pentingnya keterpusatan. Pusat memiliki nilai penting dalam budaya politik orang Jawa. Seorang raja menjadi pusat kekuasaan dan pusat alam semesta yang berkedudukan sebagai Raja-Tuhan. Hal ini telah menjerumuskan para raja Jawa kepada absulutisme. Kritik dilihat sebagai ancaman dan harus dilawan dengan kekerasan. Namun, bagi orang Jawa, seorang raja, tidak boleh tunduk pada keinginan dan nafsu personalnya yang disebut sebagai pamrih.  Jika seorang raja melakukan pamrih, maka hal itu adalah tanda bahwa kekuasaanya sudah berkurang atau berpindah ke tempat atau orang yang lain. Kehalusan adalah tanda dari kekuasaan itu sendiri. Seorang raja yang sungguh berlaku halus dalam memerintah adalah tanda bahwa kekuasaan ilahi sungguh tinggal di dalam dirinya.

HB IX: Nasionalisme dan Demokrasi

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, HB IX, bersama dengan Paku Alam VIII, mengirim telegram ke Jakarta mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai respons terhadap dukungan ini, pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Maklumat Kedudukan yang mengakui kedudukan kesultanan Yogyakarta dan kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari RI. Menindaklanjuti Maklumat Kedudukan ini, pada tanggal 5 September 1945, kedua kerajaan ini memproklamirkan bahwa wilayah kekuasaannya adalah bagian dari RI (Bhakti 2010).

Ketika menjadi bagian dari Indonesia, HB IX menunjukkan totalitas pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan oleh HB IX dengan kontribusinya yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI, yakni mengorgnisir serangan umum bersama Suharto pada tanggal 1 Maret 1949, memberikan sebagian dari gedung kraton Yogyakarta untuk Universitas Gadjah Mada demi mendukung gerakan kemerdekan RI, menerima  para republiken yang terusir dari Jakarta karena tekanan Belanda, bersedia menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara pada 4 Januari 1946 selama tiga tahun. Tak bisa dibayangkan nasib bangsa Indonesia di masa perang kemerdekaan tanpa kontribusi HB IX. Oleh karena itu, di bawah HB IX, Sukarno mengakui bahwa “Yogyakarta menjadi terkenal karena perjuangannya (Pour 2012).”

Indonesia memeluk beberapa jenis demokrasi yang berbeda yakni demokrasi parlementer (1950-1957), demokrasi terpimpin (1957-1966), dan demokrasi pancasila sebagai ideologi negara untuk melawan feodalisme dan otoritarianisme (Sundhaussen 1989). Dalam UUD 1945, pasal 1, secara tegas menandaskan bahwa demokrasi adalah ideologi negara untuk menciptakan keadilan, kedamaian dan kemakmuran (Lay, et.al 2008). Pengimplementasian demokrasi di Indonesia pada awalnya dihalangi oleh kekerasan dan pemberontakan di berbagai daerah dengan tujuan untuk mempertahankan sistem feodal otokratif yang sudah lama berkembang di masyarakat (Yuniyanto 2010: 1). Sebagai negara sedang berkembang dan baru terlepas dari kungkungan kolonialisme, pada mulanya, demokrasi bisa dianggap sebagai bagian dari neokolonialisme barat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan setempat (Kristiansen, et.al 2008). Namun, awal implementasi demokrasi di DIY pada masa HB IX tidak menemukan banyak hambatan dan tantangan sebagaimana terjadi di daerah lain di Indonesia. HB IX adalah tokoh karismatis dari kraton Yogyakarta yang sangat berjasa mengakhiri otokrasi di DIY.

Mayoritas masyarakat DIY masih meyakini bahwa para Sultan dari dinasti kerajaan Mataram menjadi mediator antara masyarakat, alam dan Tuhan. Masyarakat di Legi-Wonosari, Gunung Kidul-DIY, masih percaya bahwa Sultan adalah kalifatulah, wakil Tuhan di bumi. Selain itu, kraton dipercaya sebagai miniatur dari alam semesta dengan sultan sebagai pusat dari keseimbangan alam dan sosial (Moretono 2009). Masyarakat DIY juga percaya bahwa sultan memiliki wahyu dan kebijaksanaan demi kebaikan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Sultan memiliki monopoli kekuasaan (Kurniadi 2009). Salah satu kepercayaan masyarakat lokal sejak masa Panembahan Senopati (1584-1601), raja Mataram pertama, sampai sultan yang sekarang, HB X, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan Jawa dan pelindung Kerajaan Mataram, diyaknini sebagai istri dari para sultan yang sedang bertahta. Salah seorang petani yang berumur sekitar 90 tahun di Legi-Wonosari, Gunung Kidul-DIY, mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul menyukai sultan, dan bahkan Sukarno, presiden pertama Indonesia, juga  disukai olehnya. Pangeran Puger di kraton Surakarta, adik dari PB XIII, dan Romo Tirun di kraton Yogyakarta membenarkan hal ini. Masih banyak masyarakat DIY mempercayai bahwa orang-orang yang sedang berkuasa sebagai pribadi yang dekat dengan penjaga spiritual seperti Nyi Roro Kidul. Kepercayaan lokal seperti ini membentuk budaya politik DIY yang unik.

Keunikan budaya politik DIY memiliki dampak positif bagi perkembangan demokrasi. Awal pengenalan demokrasi di DIY, masyarakat sangat antusias menerimanya. Ketika sultan HB IX secara positif menerima dan memperkenalkan ide-ide demokrasi, masyarakatnya juga dengan mudah mengikuti teladan rajanya. Bagi masyarakat DIY, raja memimpin berdasarkan wahyu ilahi dari Tuhan. Menurut Romo Tirun di kraton Yogyakarta, ketika ajaran Muslim diinstitusionalisasikan kedalam kerajaan Mataram, maka sejak saat itu raja dianggap sebagai kalifatulah. Sebagai kalifatulah, masyarakat DIY percaya bahwa raja selalu memimpin rakyatnya berdasarkan pada kehendak Tuhan. Kepercayaan ini sungguh mempengaruhi awal pengimplementasian demokrasi di DIY. Semua golongan masyarakat di DIY menerima demokrasi yang dipelopori oleh HB IX. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) pada awal bulan september 1945, yang kemudian diubah menjadi DPRD Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 1946, adalah manifestasi dari awal implementasi demokrasi representatif di DIY (Yuniyanto 2010: 2). Sebagaimana diketahui bahwa DIY menjadi daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif pada tanggal 16 Juli sampai tanggal 9 November 1951 sebagai percobaan UU No. 7, 1950 – empat tahun sebelum pemilihan umum tingkat nasional pada tahun 1955 (Kurniadi 2009).

Pemilihan umum ini menghasilkan 40 kursi di DPRD, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) mendapat 18 kursi, PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia) mendapat 7 kursi, PKABT (Panitia Kesatuan Aksi Buruh Tani) mendapat 5 kursi, PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapat 4 kursi, dan PIR (Persatuan Indonesia Raya), Partai Katolik dan SSPP (Serekat Pekerja Pamong Praja) masing-masing mendapat 2 kursi. Selain itu, dari 209 calon untuk DPRD, ada 84 orang berasal dari keluarga aristokrat (Yuniyanto 2010). Tetapi, dari 84 orang itu, hanya 7 orang (17.5%) yang terpilih menjadi anggota DPRD. Ini berarti 33 orang (82.5%) berasal dari golongan masyarakat biasa.  Selain itu, ada satu orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD, yakni Siti Jaenab Damiri, dari partai Masyumi. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan umum pertama di DIY sangat berhasil dan demokratis (Yuniyanto 2010).

Sejak hadirnya lembaga legislatif, DIY dapat dikategorikan sebagai propinsi yang menganut sistem electoral autocracy sebagaimana dijelaskan oleh Boix dan Svolik (2007). Electoral autocracy adalah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin eksekutif yang ditetapkan dan anggota legislatif yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.  Inilah momentum yang diprakarsai oleh HB IX untuk perubahan dari feodalisme otokratis ke demokrasi di DIY. Sebagai daerah istimewa, DIY memperoleh hak khusus, yakni gubernurnya adalah sultan dari kraton Yogyakarta dan wakil gubernurnya adalah sultan dari kadipaten Pakualaman yang diangkat secara langsung oleh presiden RI. Sebagai gubernur yang ditetapkan, sultan memiliki peran sebagai kepala kerajaan dan pemimpin tertinggi pemerintahaan di DIY yang memiliki otoritas politik, militer, sosial-budaya dan agama. Berdasarkan budaya politik DIY, sebagaimana diungkapkan oleh Romo Tirun, seorang Sultan memiliki otoritas yang tinggi sebagaimana terungkap dalam gelar kebangsawanannya: Ngarsadalem Sampeyandalem Hingkeng Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Hing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Patagama Kalifatulah Hingkang Jumeneng Kaping IX. Karena diangkat secara langsung oleh presiden RI, gubernur DIY bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Hal ini tentu berbeda dengan gubernur lainnya di Indonesia yang harus bertanggung jawab kepada DPRD.

Sebagai propinsi yang bersistem electoral autocracy, HB IX memimpin bersama dengan lembaga legislatif hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, kepemimpinan yang sewenang-wenang bisa diminimalisir karena lembaga legislatif bisa memainkan fungsi kontrol dan peran kritisnya. Perlu diketahui bahwa sudah sejak  hadirnya lembaga legislatif dalam sistem kepemerintahaan di DIY, perannya dihargai. HB IX sejak awal sudah sadar betul peran lembaga legislatif dan sangat mengharagainya. Oleh karena itu, pada sidang DPRD, tanggal 20 Februari 1952, HB IX menolak keputusan untuk menempatkan posisinya lebih tinggi dari lembaga legislatif daerah. Menurut  HB IX, lembaga eksekutif dan legislatif harus seimbang dan sederajat agar lembaga legislatif bisa menjalankan fungsi kontrolnya kepada lembaga eksekutif. Sejak awal, peran DPRD sangat signifikan. Dari tahun 1952-1956, dari 86 peraturan yang dibuat, 27 peraturan dihasilkan oleh DPRD (31.3%) dan sisanya dibuat oleh PDP. Pada tanggal 23 April 1953, DPRD membuat investigasi terhadap penyimpangan penggunaan dana cadangan dan mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh wakil gubernur, Paku Alam VIII, mengenai dana cadangan (Yuniyanto, 2010). Sejak HB I sampai HB IV, barang siapa yang bertindak menentang kraton akan diadili di ponco niti,[5] salah satu bangunan di kraton tempat diselenggarakannya pengadilan kraton. Hukuman yang diberikan berdasarkan pada hukum Islam. Akan tetapi, hukum Islam dilihat terlalu kejam dan tidak manusiawi oleh Belanda. Oleh karena, pada masa kepemimpinan HB IV, hukum gantung dan penggal dihapus dan diberlakukan hukuman kurungan. Inferensinya adalah bahwa pengimplementasian ide-ide demokrasi oleh HB IX lebih menegaskan penghapusan kepemimpinan otokrasi di DIY.

Berdasarkan udang-undang No. 15 dan 16 1947 dan UU No. 1, 1951, HB IX memperkenalkan konsep desentralisasi di DIY. Setiap kabupaten diberikan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya seperti memilih bupati dan merencakan APBD. Dengan konsep desentralisasi, HB IX membangun institusi demokrasi dari ibu kota propinsi hingga ke desa. Selain itu, HB IX menghapus lembaga kepatihan (Baskoro dan Sunaryo 2010: 27). Dengan hilangnya lembaga kepatihan, HB IX membuka akses yang lebih luas kepada rakyat biasa untuk berpartisipasi dalam pembuatan  proses pembuatan keputusan. Akibatnya adalah bahwa HB IX menjadi lebih leluasa bertemu dengan rakyatnya tanpa harus berpatok pada aturan tradisional kraton yang rigid yang menempatkan sultan lebih tinggi dari siapa pun di seluruh wilayah kerajaan. Konsep desentralisasi adalah salah satu cara untuk mencegah proses sentralisasi kekuasaan yang pernah terjadi pada sistem pemerintahan feodal di kebanyakan daerah di Indonesia sebelum kemerdekaan, termasuk DIY.

Dampak lebih jauh dari pengimplementasian demokrasi di awal kemerdekaan indonesia di DIY adalah terjadinya perubahan sosial yang ditandai oleh hadirnya kelas sosial baru yang berdasarkan pada pencapaian intelektual dan akademis. Barang siapa yang memiliki pendidikan tinggi dikategorikan sebagai priyayi baru. Oleh karena itu, para priyayi baru adalah para dokter, guru, wartawan, advokat, hakim, pengusaha dan para pegawai pemerintahan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintah yang digunakan dalam pelbagai pertemuan dan sidang pemerintah menguatkan ide demokrasi yang sudah dan sedang bergulir di DIY. Tentunya bahasa Indonesia memiliki perbedaan secara fundamental dengan bahasa Jawa yang terdiri atas tiga level berbeda yakni krama hinggil, krama madya dan ngoko yang penggunaannya ditentukan dan dipengaruhi oleh posisi kelas sosial.[6]

Dengan menggunakan bahasa Indonesia, HB IX dan priyayi yang lain bisa berkomunikasi dengan rakyatnya tanpa ada penekanan pada perbedaan status dan kelas sosial yang diskriminatif (Yuniyanto 2010: 26).  Di Yogyakarta, HB IX tidak menolak ketika pemerintah RI menunjukkan bupati yang bukan berasal dari etnik Jawa ketika Ibu Kota Negara Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 selama tiga tahun. Kolonel M. Hasbi, seorang perwira berdarah Aceh, pernah menjadi bupati Boyolali dua periode. Sementara itu, pada tahun 1980-an, dua rektor universitas ternama di DIY, UGM dan Institut Agama Islam Negeri, lagi-lagi memilih rektor orang Aceh yakni Prof. Dr. T. Yacob dan Prof. Muin Umar (Hidayat dan Widjanarko 2008). Singkatnya, HB IX adalah tokoh sentral bagi pengenalan ide demokrasi di DIY. Semangat demokrasi yang ditaman oleh HB IX berjalan dengan baik dari masanya hingga saat ini. Menurut Prof. Djoko Suryo, hingga saat ini banyak pejabat politis dan pemimpin tinggi pelbagai institusi pemerintahan di DIY yang bukan keturunan etnik Jawa.

Jadi, dengan menerapkan electoral autocracy, DIY merupakan propinsi yang memiliki demokrasi yang unik. Hasil dari demokrasi unik buah karya dari HB IX ini sudah dirasakan oleh seluruh masyrakat di DIY hingga saat ini. Keunikan demokrasi DIY adalah hasil kombinasi sempurna antara budaya politik Jawa dan nilai-nila demokrasi modern. HB IX dengan sangat jeli dan kritis menerima nilai-nilai demokrasi modern dan disinergikan dengan budaya lokal DIY. Karena itu masyarakat DIY tetap mempertahankan sistem kepemerintahan saat ini walaupun pemerintah pusat ingin mengubahnya. Mayoritas masyarakat DIY menilai bahwa kepemerintahan di bawah HB IX hingga HB X demokratis walaupun tanpa pemilihan umum bagi posisi gubernur dan wakil gubernurnya. Menurut poling yang dibuat oleh Kompas (1-3/4 2010), 73 persen masyarakat DIY menilai sistem pemerintahan di DIY sudah demokratis.

Generasi Muda: Belajar dari HB IX

HB IX merupakan tokoh nasionalis yang berpikiran progresif. Walaupun berasal dari lingkaran feodal kesultanan Yogyakarta, HB IX berani mereformasi budaya politik Jawa yang sangat feodal dengan membawa nilai-nilai demokrasi modern. HB IX lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya dari pada kepentingan kepentingan personalnya. Oleh karena itu, semboyannya “Takhta Untuk Rakyat” sungguh dipraktekkan oleh HB IX dalam tindakan sosial dan politisnya (Atmakusumah 1982).

Bagi HB IX, memperkenalkan nilai demokrasi modern tidak berarti meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan lokal. Sebab, dalam tradisi dan kebudayaan ada nilai yang bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomis, dan politis. Oleh karena itu, HB IX adalah tokoh yang dengan kritis menerima nilai-nilai demokrasi modern untuk kesejahteraan rakyatnya. Nilai-nilai demokrasi modern yang lahir di Eropa diterima oleh HB IX dan disinergikan dengan budaya politik Jawa demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan ini HB IX mau menujukkan bahwa memperjuangkan semangat nasionalisme dan cinta budaya lokal bukan berarti mengkesklusikan diri dengan membangun tembok fanatisme terhadap bangsa dan budaya lain melainkan membuka diri secara rasional-kritis. Pilihan politis HB IX yang mendedikasikan takhta kepemimpinannya untuk rakyat, semangat nasionalisme, dan cinta terhadap budaya lokal adalah teladan yang harus dipetik oleh generasi muda saat ini.  Perjuangan HB IX harus menjadi semangat perjuangan generasi muda untuk memaknai globalisasi dan budaya kapitalisme secara rasional dan kritis demi kemajuan bangsa dan negara.

Penutup

Pudarnya otokrasi dan berkembangnya demokrasi di DIY adalah buah dari inisiatif dan kerja keras HB IX. Dialah tokoh sentral yang memperkenalkan dan memajukan demokratisasi di DIY khusunya dan Indonesia umumnya. Selain itu, apa yang dipionir oleh kraton Yogyakarta didukung oleh masyarakat DIY  yang sangat terbuka terhadap ide-ide demokrasi. Ide-ide demokrasi yang tumbuh di DIY akhirnya bersenyawa dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai historis DIY. Oleh karena itu, mengukur demokrasi di DIY tidak bisa menggunakan tolok ukur demokrasi modern ala barat. Inilah ciri khas demokrasi di DIY. Buah dari demokrasi yang unik ini yang ditanam oleh HB IX telah dirasakan oleh masyarakat DIY hingga saat ini .

HB IX adalah tokoh kharismatis yang berani mereformasi budaya politik Jawa dengan mengintroduksi nilai-nilai demokrasi modern secara rasional-kritis sembari tetap mempertahankan budaya lokal yang positif sifatnya. Tujuan dari reformasi ini adalah tegaknya demokrasi. Teladan dan semangat nasionalis, cinta demokrasi, menghargai budaya, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecila adalah contoh yang mesti dihidupi oleh generasi muda dewasa ini. Dengan semangat dan teladan yang ditunjukan oleh HB IX, generasi muda bisa mengambil sikap terhadap pengaruh neokolonialisme yang menampakkan wajahnya dalam kapitalisme global yang dapat menjerumuskanya ke dalam budaya kosumtif yang merusak masa depannya sendiri. Rusaknya masa depan generasi muda adalah mimpi buruk bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, agar kenyataan buruk itu tidak sampai terjadi, generasi muda mesti berkiblat kepada sikap dan telandan HB IX.

Referensi:

Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney. 1989. The Civic Culture –Political Attitudes and Democracy in Five Nations. England: SAGE Publication.

Anderson, Benedict. 1991. Language and Power – Exploring Political Culture in Indonesia. New York: Cornell University Press.

Atmakusuma (Edit.). 2011.Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: Kompas Gramedia.

Baksoro, Haryadi dan Sunaryo, Sudomo. 2010. Catatan Perjalanan Yogya –Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bhakti, Ikrar Nusa. 2010. Kontroversi Demokrasi versus Monarki, diakses pada tanggal 2November  2011 dari http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/367174/38/

Boix, Carles and Svolik, Milan. 2007. “Non-tyrannical Autocracy”. Working Paper. Tulisan ini bisa diakses di http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/cpworkshop/papers/Boix.pdf.

Chaney, David. 1996. Lifestyle. Canada: Routledge.

Dwianto, Djoko. 2009. Keraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme & Teladan Perjuangan. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Emmerson, Donald K. 1976. Indonesia’s Elite –Political Culture and Cultural Politcs. United Kingdom: Cornell University Press.

Hidayatm, Kommarudin dan Widjanarko Putut (edit.). 2008. Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa. Jakarta: MIZAN.

Inside Indonesia. 2007. “A Javanese King Talks of His End”, wawancara yang dilakukan oleh Ben Abel terhadap Ben Anderson pada September 29.

Kurniadi, Bayu Dardias. 2009. Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution Into A Democratic Republic, Makalah yang dipresentasikan pada Indonesia Council Open Conference Indonesia Studies, University of Sydney 16 July.

Lay, Cornelis, et.all. 2008. Keistimewaan Yogyakarta –Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Jurnal PLOD UGM, Vol. 2. No.1.

Moertono, Soemarsaid. 2009. State and Statecraft in Old Java – A Study of the Lather Mataram Period, 16th to 19th Century. Kualalumpur: Equinox.

Peluso, Nancy Lee. Rich Forests. 1994. Poor People: Resource Control and Resistance in Java. California: University of California Press.

Pour, Julius (edit.). 2012. Sepanjang Hayat Bersama Rakyat, 100 Tahun Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kurniadi, Bayu Dardias. 2009. Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution Into A Democratic Republic, Makalah yang dipresentasikan pada Indonesia Council Open Conference Indonesia Studies, University of Sydney 16 July.

Kristiansen, Stein. 2008. “Recovering the Costs of Power: Corruption in Local Political and Civil Service Positions in Indonesia”, Seminar Paper dipresentasikan pada workshop tentang Gonernance Problems pada 15-16 Juli 2008 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh (CSIS).  Tulisan ini bisa diakses pada http://csis.org/files/media/csis/events/080716_kristiansen.pdf

Schlosser, Dirk Berg and Rytlewski, Ralf (editor). 1993. Political Culture in Germany. USA: Great Britain.

Sundhaussen, Ulf. 1989. “Indonesia: Past and Present Encounters with Democracy”, dalam   Diamond, Larry at.al (editor). Democracy in Asia. New Delhi: Vistaar Publication.

Yuniyanto, Try. 2010. Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat –Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta. Solo: Cakrabooks.

Yuniyanto, Try. 2010. The Process of Democratization in Yogyakarta, Indonesia, 1951-1956: A Historical Perspective. Tawarikh: International Journal for Historical Studies.

Vickers, Ardian. 2005. A History of Modern Indonesia. UK: Cambridge University Press.


[1]Budaya politik adalah orientasi pola-pola distribusi khusus yang mengarah kepada objek politik di antara anggota masyarakat.

[2]Vicker argues that the “Javanese culture dominates the other cultures of Indonesia”.

[3]Kekuasaan adalah bersifat intanjibel, misterius dan merupakan inergi ilahi yang menggerakan jagat semesta.

[4]Sumber kekuasaan bisa diartikan sebagai Tuhan. Setelah Islam masuk, para raja di Jawa dilihat sebagai kalifatulah, wakil Tuhan di bumi. Dia memerintah berdasarkan pada titah dan perintah Tuhan (pulung, wahyu, ndarung). Oleh karena itu, perintah seorang raja adalah hukum yang menjadi landasan bagi norma sosial dalam masyarakat.

[5]Ponco berarti lima, niti berarti meneliti. Secara harafiah, ponco niti berarti pengadilan dimana raja dan anggota pengadilannya mengadili seseorang beradasarkan pada jenis kesalahan, yakni (1) Malimo (madat, berjudi, penyelewengan seksual, mabuk, dan pencurian), (2) membunuh sesama, (3) membakar rumah orang lain, (4) merampok, (5) bertindak melawan kraton. Hukuman yang diberikan tergantung pada berat ringannya kesalahan yang dibuat. Barang siapa yang melakukan kesalahan fatal maka ada dua hukuman berat yakni hukum gantung dan hukum penggal. Bagi pelanggaran berat yang dilakukan oleh orang-orang dalam kraton biasanya tidak dikenai hukuman gantung dan hukum penggal, tetapi diusir keluar dari kraton.

[6]Dalam bahasa Jawa, krama hinggil digunakan oleh orang biasa (wong cilik) untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari kelas sosial yang lebih tinggi. Di kraton digunakan bahasa kedhaton atau bagongan untuk berkomunikasi dengan sesama penghuni kraton kecuali kepada raja dan putra makhota. Krama madya digunakan oleh  orang dari kelas sosial yang sama dalam berkomunikasi. Ngoko digunakan masyarakat dari kelas sosial yang lebih tinggi ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari kelas sosial yang lebih rendah.

6 Comments

  1. kristo
    Posted June 12, 2012 at 7:49 am | Permalink

    Semoga dgn tulisan ini dapat menggugah hati generasi muda Indonesia

  2. emilianus.sese
    Posted June 13, 2012 at 1:52 pm | Permalink

    Kristo: Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga generasi muda selalu menjadikan HB IX sumber inspirasi mereka…

  3. Edi Prasetyo
    Posted June 22, 2012 at 9:30 am | Permalink

    Terima kasih atas partisipasinya mengikuti kontes Blog UGM

  4. Posted June 28, 2012 at 3:40 am | Permalink

    Pantas mas,, jadi juara pertama…benar2 berbobot tulisannya….

  5. emilianus.sese
    Posted June 28, 2012 at 4:21 am | Permalink

    Hanandy: Terima kasih untuk apresiasinya. Semuanya pantas untuk menjadi sang juara. Tulisannya Hanandy tentang ‘Sang Sultan HB IX Masa Lalu, Sekarang, dan Masa yang akan Datang’ juga bagus. Mungkin kurang beruntung aja. Jadi, jangan pantang menyerah. Masih ada kesempatan lain. Selamat untuk terus menulis.

  6. Posted May 27, 2013 at 4:25 am | Permalink

    Sehubungan dengan akan diselenggarakan kegiatan Seminar Ilmiah Nasional PESAT 2013 dengan tema Seminar Ilmiah Nasional Untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Revitalisasi Peradaban pada tanggal 8-9 Oktober 2013 maka kami mengundang bpk/ibu/sdr/sdri turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada alamat URL http://penelitian.gunadarma.ac.id/pesat/seminar.aspx?page=home

One Trackback

  1. […] Emilianus Yakob Sese Tolo juara I iPad 2 16GB […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared.